Mendagri: Pemerintah Tidak Bodoh Soal Perppu Ormas

mendagri-tjahjo
Tjahjo Kumolo, dirinya berpendapat penolakan sebagian pihak adalah hal wajar.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi terkait Perppu Ormas dan UU Pemilu yang mensyaratkan pencalonan presiden harus memenuhi 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.

“Pemerintah bukan bodoh ya. Sudah dikaji semua aspek hukum. Pemerintah itu melanggar hukum (konstitusi) itu gak ada,” kata Tjahjo Kumolo di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu 29 Juli 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, dirinya berpendapat penolakan sebagian pihak adalah hal wajar. Namun demikian, yang berhak menentukan apakah Perppu Ormas dan UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi adalah Mahkamah Konsitusi (MK).

Apalagi, menurutnya UU Pemilu sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca juga:   Mendagri: Imbauan Kapolri ke Warga Luar DKI Merupakan Langkah Tepat

“Keputusan DPR membuat UU atau Perppu, yang menentukan itu melanggar konstitusi atau tidak itu hanya MK. Perorangan, Parpol atau pengamat tidak berhak untuk menentukan UU atau Perppu itu melanggar,” tegas Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, jika keberatan dengan Perppu Ormas dan UU Pemilu maka setiap warga negara berhak untuk mengajukan gugatan uji materi di MK.

“Silakan ke MK. Kalah tidak puas, kalau merasa ragu silakan,” kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Sementara diketahui, UU Pemilu disahkan pada Jumat 21 Juli 2017 lalu, dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung alot.

Sedangkan, UU Pemilu ini didukung oleh fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, NasDem, dan Hanura.

Baca juga:   Menyikapi Perbedaan Pandangan, Mendagri: Perlu Adanya Klarifikasi

Selain itu, empat fraksi lain yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk walk out.

Selanjutnya, usai sidang, Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon mengatakan empat fraksi yang menolak ini akan mengajukan uji materi di MK.

Sementara, gugatan kata Fadli Zon mengacu pada Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara bersamaan. Atas dasar itu, kata Fadli Zon, seharusnya tidak ada ambang batas partai politik untuk mengajukan calon presiden.

Hal yang sama terkait Perppu Ormas, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra diketahui telah mengajukan uji meteri ke MK.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar