JAKARTA, harianpijar.com – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membandingkan penggunaan presidential threshold pada 2014 dengan pemilu 2019 mendatang.
Menurut Didik Mukrianto, dirinya menganggap Presiden Jokowi telah menyederhanakan persoalan yang berbeda normanya dengan logika dan nalar yang sangat subyektif dan tidak rasional.
“Sungguh menggelikan apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait penetapan presidential threshold dalam UU Penyelenggaraan Pemilu,” kata Didik Mukrianto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 29 Juli 2017.
Lebih lanjut, ditegaskan Didik Mukrianto, penetapan presidential threshold dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, sangat berbeda norma, logika, dan implikasi struktur politik yang melandasinya. Karena, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak pada 2019.
“Akal dan nalar sehat, sangat jelas dapat menjelaskan, bagaimana menetapkan presidential threshold di kala Pileg dan Pilpres dilakukan serentak,” tegas Didik Mukrianto.
Selain itu, dikatakan Didik Mukrianto, karena serentak, maka hasil pileg tidak bisa digunakan sebagai ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pemerintah pun mengakalinya dengan menggunakan hasil pileg 2014 lalu.
Sementara, dijelaskan Didik Mukrianto, dirinya menilai hasil Pileg 2014 sudah kehilangan legitimasinya apabila dijadikan dasar penetapan presidential threshold pada Pilpres 2019. Selain sudah dijadikan dasar pada Pilpres 2014, juga bisa menistakan siklus kepemimpinan nasional.