Pemerintah Siap Kucurkan Dana Rp10 Trilliun untuk Pemilu 2019

Tjahjo-Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Pemerintah memastikan akan mengucurkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang melalui Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, total dana yang dikucurkan untuk pesta demokrasi tahun depan itu mencapai Rp10 triliun.

“Tahapannya harus dari sekarang, kebutuhan yang diajukan KPU dan Bawaslu. Sampai 2019 pemerintah anggarkan Rp10 triliun,” kata Tjahjo Kumolo di Kementerian Pertahanan, Rabu 26 Juli 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Tjahjo Kumolo, dana Rp10 triliun tersebut hanya untuk pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Sedangkan dana untuk Pilkada 2018 disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga:   Mendagri: Diharapkan Uji Kelayakan Komisioner Pemilu, Selesai Sebelum 12 April

Selain itu, anggaran untuk kegiatan-kegiatan politik, khususnya pemilu memang mahal. Karena, dalam proses ini dilakukan pemilihan terhadap pemimpin, mulai dari presiden sampai kepala daerah.

“Biaya politik itu mahal ya, jangan dilihat Rp10 triliunnya, kalau dibelikan supermi ya banyak. Tapi biaya pemilu ya mahal, ini rekrutmen mulai dari presiden sampai DPRD, kepala daerah loh,” jelas Tjahjo Kumolo yang juga mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Sementara, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, anggaran pemilu 2019 masih bisa berubah karena pengaruh penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh DPR.

Baca juga:   PA 212 Tanggapi Mendagri yang Sebut Habib Rizieq Perlu Belajar Pancasila

Sementara, ditegaskan Askolani, KPU memperkirakan anggaran Pemilu 2019 bisa mencapai Rp15,2 triliun.

Lain itu, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pencalonan, pemutakhiran data pemilih, rekrutmen dan honor penyelenggara pemilu hingga tingkat ad-hoc, sosialisasi pemilu, kampanye serta kebutuhan logistik, baik fisik maupun non-fisik.

Namun, kepastian anggaran dan landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2019 sendiri masih menunggu penyelesaian RUU Pemilu yang sampai saat ini masih digodok DPR.

SUMBERCNN Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini