Meski Palu Sidang Diketok Setya Novanto, Mendagri: UU Pemilu Sudah Sah

Tjahjo-Kumolo-1
Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, harianpijar.com – Pemerintah tetap akan menggunakan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan DPR dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019.

Lain itu, meski UU Pemilu tersebut telah diketok palu oleh pimpinan sidang Ketua DPR RI Setya Novanto yang merupakan tersangka KPK terkait kasus e-KTP, pemerintah menganggap UU Pemilu yang diputus dalam sidang paripurna Kamis 20 Juli 2017 lalu adalah sah.

“Ya (UU Pemilu) sudah sah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kementerian Polhukam, Selasa 25 Juli 2017.

Lebih lanjut ditegaskan Tjahjo Kumolo, pemerintah dan DPR tidak berhak mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu yang baru disahkan. Begitu juga dengan partai politik tidak boleh mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemerintah tidak punya hak dan DPR tidak punya hak, partai politik tidak punya hak ajukan ke MK,” tegas Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   BPN Sayangkan Kualitas Pertanyaan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin di Sidang MK

Namun, dikatakan Tjahjo Kumolo, jika memang ada masyarakat yang ingin melakukan uji materi dipersilakan. Hanya saja KPU saat ini tetap menggunakan aturan yang sudah ada dalam melakukan persiapan-persiapan.

“Ya terserah soal warga (melakukan uji materi ke MK) ya silakan. Tapi UU ini sah dan sudah bisa dijadikan acuan oleh KPU,” tandas Tjahjo Kumolo.

Sementara, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan judicial review ke MK atas Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan, UU Pemilu baru saja disahkan oleh DPR pada Kamis 20 Juli 2017 dini hari.

Menurut Wakil Ketua ACTA Dahlan Pido mengatakan, timnya baru saja mengajukan gugatan ke MK, Senin 24 Juli 2017. Lain itu, pihaknya menilai ada sejumlah pasal yang melanggar konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.

“Ini baru saja didaftarkan,” kata Dahlan Pido saat dikonfirmasi.

Baca juga:   Mendagri: Diingatkan Dana Parpol Tidak Digunakan Sembarangan

Lebih lanjut, dijelaskan Dahlan Pido, pasal yang diajukan judicial review ke MK adalah pasal 222. Yakni pasal mengatur tentang presidential threshold 20 persen suara parlemen dan 25 persen suara sah nasional.

“Kami menganggap pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan parpol atau gabungan parpol pengusul capres/wapres mempunyai setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya bertentangan dengan pasal 4, pasal 6A, pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945,” jelas Dahlan Pido.

Selain itu, ACTA juga menilai pengaturan pasal 222 UU Pemilu tahun 2017 menabrak logika sistem presidensial sebagaimana diatur pasal 4 UUD 1945. Di samping itu, pasal 222 ini dinilai akan mempermudah presiden tersandera partai politik hingga akhirnya bisa saja melakukan bagi-bagi jabatan kepada politisi dari partai pendukung.

SUMBERMerdeka

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini