desmond-j-mahesa
Desmond J Mahesa, pada saat pembentukkan unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

JAKARTA, harianpijar.com – Fraksi Gerindra menyatakan keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lain itu, Pansus Hak Angket KPK dinilai tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Kaderisasi Desmond J Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Hak Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Hak Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” kata Desmond J Mahesa saat dikonfirmasi, Senin 24 Juli 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Desmond J Mahesa, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Hak Angket.

Karena, menurut Desmond J Mahesa, pada saat pembentukkan unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selanjutnya, juga dikatakan Desmond J Mahesa, selain keabsahan dalam UU, Pansus Hak Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Hak Angket KPK.

Baca juga:   KPK Kembalikan 2 Penyidik Madya ke Mabes Polri

Bahkan, Desmond J Mahesa mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” kata Desmond J Mahesa.

Selanjutnya, dikatakan Desmond J Mahesa, keluarnya Gerindra dari Pansus Hak Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra. Bahkan, pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, dijelaskan Desmond J Mahesa, fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Hak Angket KPK, Senin 24 Juli 2017.

Lain itu, Desmond J Mahesa juga menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Hak Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Hak Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Baca juga:   Hari Ini, Selesai Diperiksa Ketua DPR Setya Novanto Bertemu Pendemo Pendukung KPK

Padahal menurutnya, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” kata Desmond J Mahesa.

Lebih dari itu, dijelaskan Desmond J Mahesa, pengunduran Gerindra, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Menurutnya, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Hak Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol (partai politik) koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah-lah yang melemahkan KPK,” jelas Desmond J Mahesa.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengaku belum bisa berkomentar atas keluarnya Gerindra. Dirinya masih menunggu surat resmi agar Pansus Hak Angket KPK bisa bersikap.

Namun, dirinya mengklaim, Pansus Hak Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Hak Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” kata Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Jakarta.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of