Partai di DPR Tak Punya Legal Standing untuk Gugat UU Pemilu

Fajar-Laksono
Juru bicara MK Fajar Laksono. (foto: screenshot YouTube/Kumparan)

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa partai-partai yang merumuskan undang-undang di DPR tidak memiliki legal standing atau syarat untuk berhak mengajukan permohonan penyelesaian perkara di MK, termasuk soal Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan.

“Dulu, MK pernah memutus bahwa parpol (partai politik) yang terlibat dalam pembentukan UU, ketika mengajukan permohonan uji materil ke MK, tidak memiliki legal standing,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Menurut Fajar Laksono, hal tersebut disampaikan merupakan respons atas sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan bakal melakukan langkah hukum, termasuk uji materi di MK sebagai bentuk penolakan pada UU Pemilu.

Lebih lanjut, ditegaskan Fajar Laksono, parpol-parpol tersebut tidak memiliki legal standing karena mereka merupakan bagian dari pembentuk UU sehingga tidak tertutup kemungkinan gugatan mereka sarat kepentingan politik.

Baca juga:   Setuju Capres Harus Jadi Anggota Parpol, Demokrat: Yang Perlu Ditinjau Itu PT 20 Persen

“Ketika kepentingan-kepentingan itu kalah, tidak serta merta pertarungan politik itu pindah ke ranah yudikatif. Biarlah kemudian pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan UU, mengajukan uji materi ke MK,” tegas Fajar Laksono.

Sebaliknya, bagi partai di luar DPR yang tidak terlibat pembahasan UU termasuk UU Pemilu, mereka berkesempatan menjadi pemohon dalam pengujian UU ke MK.

“Sepanjang mereka bisa menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami karena pemberlakuan UU Pemilu, serta membuktikan dan meyakinkannya kepada hakim,” kata Fajar Laksono.

Sementara diketahui, UU Pemilu disahkan pada Jumat 21 Juli 2017 dini hari, dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung alot. Lain itu, salah satu poin penting yang diperdebatkan dalam UU Pemilu ini adalah syarat ambang batas presiden atau presidential threshold.

Baca juga:   SBY Berharap Revisi UU Ormas Segera Dilakukan

Sedangkan, syarat itu mengatur bahwa partai atau gabungan partai diharuskan memiliki setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019.

Selain itu, UU Pemilu ini didukung oleh fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, NasDem, dan Hanura.

Sementara, empat fraksi lain yakni Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera memilih untuk walk out.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar