Terkait Perppu Ormas, Daripada Demo Lebih Baik Pakai Jalur Hukum

Kombes-Argo-Yuwono
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (foto: NET/Luther Hutagaol)

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya belum menerima permohonan izin demonstrasi menolak Perppu tentang Ormas yang akan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) dan Presidium Alumni 212 pada hari Jumat 28 Juli 2017 mendatang.

“Masih lama kita tunggu saja nanti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Minggu 23 Juli 2017.

Berdasarkan pantauan, poster-poster pengumuman rencana aksi, tertulis mereka akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, selesai menunaikan salat Jumat.

Baca juga:   Polisi Sebut Hasil Tes Urine Reza Artamevia Positif Sabu

Menurut Kombes Argo Yuwono, pihaknya mengimbau masyarakat yang menolak penerbitan Perppu Ormas untuk menggunakan jalur hukum. Karena, aturan tersebut telah resmi diterbitkan pemerintah.

“Sudah, kan. Kalau tidak terima silakan gugat lewat jalur hukum,” kata Kombes Argo Yuwono.

Sementara, menurut kuasa hukum GNPF MUI Kapitra Ampera, dirinya menyesalkan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas kemudian disusul pencabutan izin badan hukum terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Selanjutnya, dikatakan Kapitra Ampera, penerbitan Perppu telah menciderai azas demokrasi. Karena itu, seharusnya Perppu tidak perlu diterbitkan karena sudah ada UU yang memayungi pengaturan ormas.

Baca juga:   Mahfud MD: Tak Ada Konsekuensi Pidana Terbitkan Perppu KPK, Impeachment dari Mana?

“Tetap harus ada pihak ketiga yang memutuskan, dalam hal ini yudikatif. Pengadilan yang berhak memutuskan. Kalau pemerintah bisa mengeksekusi sendiri, ini tidaklah fair. Karena akan ada faktor like or dislike,” kata Kapitra Ampera.

Sementara, Kapitra Ampera juga mengatakan, Perppu Ormas memberangus kebebasan hak warga negara untuk berorganisasi.

“Seluruh ormas ya, karena perppu itu berlaku untuk semua ormas dan terbitnya perppu ormas ini dapat membatasi hak warga negara, makanya kita melakukan aksi ini,” tandas Kapitra Ampera.

SUMBERSuara

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini