Waketum Gerindra Ajak Rakyat Boikot Pilpres 2019, Pengamat Politik: Sangat Tidak Baik

siti-zuhro
Siti Zuhro, jika memang ada pihak yang tidak setuju dengan penetapan syarat ambang batas pencalonan presiden, maka sebaiknya mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ajakan rakyat Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 seperti yang sebelumnya dikemukakan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, sangat tidak baik.

Menurut Siti Zuhro, ajakan tersebut bukan merupakan solusi ketika merasa ada hal yang kurang tepat dalam UU Pemilu, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis 20 Juli 2017 kemarin.

Baca juga:   Bantah Arief Poyuono, Dahnil: Tak Benar Gerindra Minta Jatah Menteri

“Boikot Pilpres 2019 bukanlah solusi. Untuk memperbaiki UU Pemilu perlu cara-cara yang sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Siti Zuhro, Sabtu 22 Juli 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Siti Zuhro, jika memang ada pihak yang tidak setuju dengan penetapan syarat ambang batas pencalonan presiden, maka sebaiknya mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah nantinya UU Pemilu sah diundangkan.

Baca juga:   Positif COVID-19, Sandiaga Uno Mohon Doa untuk Kesembuhan

“Saya kira langkah strategis yang perlu diambil adalah melakukan judicial review. Itu jalan legal yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Siti Zuhro.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019.

Ajakan dikemukakan karena menilai PT 20-25 persen bertujuan menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar