Bertentangan dengan Pemerintah, NasDem Minta PAN Mundur dari Koalisi dan Kabinet

taufiqulhadi-3
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Teuku Taufiqulhadi. (Foto:Google).

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Amanat Nasional (PAN) lagi-lagi memperlihatkan sikap yang berbeda dengan pemerintah terkait pembahasan RUU Pemilu. Lain itu, Partai NasDem menyebut sikap PAN sudah jelas bertentangan dengan pemerintah.

“Kami pada hari ini, kami telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN,” kata anggota F-NasDem Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Taufiqulhadi, sikap PAN yang terus-menerus memperlihatkan pertentangan dengan pemerintah itu membahayakan. Jika PAN tetap dipelihara dalam koalisi ini akan menimbulkan ketidakharmonisan.

Baca juga:   NasDem dan PKS Bertemu, Pengamat: Bentuk Perlawanan Surya Paloh dari Dominasi Megawati

“Sebuah partai di dalam koalisi dengan perbedaan yang sangat mencolok itu akan membuat nanti, menurut saya, akan membuat koalisi tak harmonis,” tegas Taufiqulhadi.

Karena itu, menurut Taufiqulhadi, NasDem meminta PAN keluar dari koalisi sesegera mungkin. Lain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, mesti mengeluarkan menteri PAN dari jajaran kabinet kerja. Diketahui, PAN punya satu kursi menteri di kabinet kerja Jokowi, yakni Menpan-RB Asman Abnur.

“Menurut saya, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet,” kata Taufiqulhadi.

Baca juga:   NasDem Ungkit Sikap PAN Selama Kampanye Pilpres 2019

Sementara, dikatakan Taufiqulhadi, enam fraksi pendukung pemerintah dalam rapat paripurna RUU Pemilu memilih paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25 persen. Koalisi pemerintah meminta voting dilakukan segera namun PAN memilih walk out.

Sedangkan, PAN saat itu belum menyampaikan sikap soal paket yang dipilih. Mereka masih ingin musyawarah soal isu presidential threshold.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar