Mendagri: Tidak Masalah UU Pemilu yang Baru Disahkan DPR Digugat

mendagri-5
Tjahjo Kumolo, dirinya berpandangan jika UU Pemilu dengan salah satu poin krusial soal ambang batas parlemen, sah secara konstitusional.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan elemen masyarakat maupun partai politik menguji materi UU Pemilu 2019. Lain itu, dirinya tidak masalah bila aturan yang baru saja disahkan DPR itu digugat.

“Soal ada elemen masyarakat ataupun anggota parpol tidak puas ya silakan ada mekanismenya di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 21 Juli 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya berpandangan jika UU Pemilu dengan salah satu poin krusial soal ambang batas parlemen, sah secara konstitusional. Karena, ambang batas parlemen di angka 20 persen sudah sesuai UUD 1945 dan hasil keputusan MK.

Baca juga:   Tjahjo Kumolo: Kemendagri Pantau Daerah Yang Belum Sepakati Biaya Pilkada Serentak 2018

“Saya kira yang penting malam hari ini pemerintah dan DPR menyelesaikan UU ini,” kata Tjahjo Kumolo.

Sementara diketahui, UU Pemilu 2019 disahkan setelah melalui proses lobi panjang. Lain itu, pandangan antar fraksi terbelah menjadi dua kubu, ada kubu yang sepakat dengan ambang batas presiden 20 persen dan ada kubu yang sepakat ambang batas presiden nol persen.

Baca juga:   Mendagri Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Resmi Pencabutan Banding Ahok

Selain itu, opsi A disetujui yang meliputi presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, dapil magnitude DPR 3-10, dan metode konversi suara sainte-lague murni. Lain itu, opsi ini disetujui secara aklamasi lantaran fraksi yang menyepakati opsi B batal mengikuti mekanisme voting.

Sedangkan, seluruh fraksi yang tidak sepakat memilih aksi walk out dan mereka adalah Fraksi PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat.

SUMBERMetrotvnews

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini