JAKARTA, harianpijar.com – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya penindakan hukum yang dapat mendatangkan efek jera bagi pejabat korupsi.
“Penindakan hukum yang membuat efek jera,” kata Presiden Joko Widodo, saat berada di Malang, Jawa Timur, Kamis 20 Juli 2017.
Menurut Presiden Joko Widodo, masih banyaknya pejabat yang terlibat tindak korupsi sehingga dinilainya perlu perbaikan sistem pemerintahan secara terus-menerus.
Selain itu, dikatakan Presiden Joko Widodo, dengan begitu tidak akan ada lagi pejabat yang berani “melompati pagar” yang sudah ditentukan dalam sistem tersebut.
“Jadi, perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang nyolong,” kata Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, ditegaskan Presiden Joko Widodo, dirinya meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat.
“Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas,” tegas Presiden Joko Widodo.
Menurut Presiden Joko Widodo, jika memang berupa kebijakan, maka pejabat harus berani mengambil keputusan. Lain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pejabat agar bisa melihat secara baik, jika memang sesuatu hal dianggap sebagai kebijakan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
“Karena, apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu,” kata Presiden Joko Widodo.
Pada prinsipnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa jika sudah menjadi suatu kebijakan maka tidak menjadi soal untuk mengambil keputusan.