Ryamizard-Ryacudu
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

BOGOR, harianpijar.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menanggapi pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu, 19 Juli 2017. Lain itu, pencabutan tersebut menggunakan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Saya Indonesia, saya Pancasila, artinya semua orang Pancasila. Kalau tak mengakui, kita tak usir, tapi cari saja negara lain kan banyak, pergi saja ke sana,” kata Ryamizard Ryacudu saat dikonfirmasi di Pusat Diklat Kemhan, Bogor, Rabu, 19 Juli 2017.

Baca juga:   Panglima TNI: Demokrasi Sesuai Dengan Islam, Tapi Demokrasi Tidak Sesuai Lagi Dengan Pancasila

Menurut Ryamizard Ryacudu, dirinya menekankan pemerintah tidak mendiskreditkan kelompok tertentu. “Kita tak ada anti-anti, tapi kalau ke sini (Indonesia), ya, Pancasila dong,” tegas Ryamizard Ryacudu.

Seperti diberitakan, pengumuman pencabutan status hukum HTI ini dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris. Dirinya mengatakan kementerian memegang kewenangan legal administratif terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca juga:   Ajak Pemerintah Dialog Soal Khilafah, FPI: Biar Paham Bertentangan dengan Pancasila atau Tidak

“Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” kata Freddy Harris di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ditegaskan Freddy Harris, meski telah membubarkan HTI pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya dengan mempermudah proses pengesahan badan hukum ormas yang diajukan setiap warga negara.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of