Soal HTI, Menhan: Tak Setuju Pancasila Cari Saja Negara Lain

Ryamizard-Ryacudu
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

BOGOR, harianpijar.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menanggapi pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu, 19 Juli 2017. Lain itu, pencabutan tersebut menggunakan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Saya Indonesia, saya Pancasila, artinya semua orang Pancasila. Kalau tak mengakui, kita tak usir, tapi cari saja negara lain kan banyak, pergi saja ke sana,” kata Ryamizard Ryacudu saat dikonfirmasi di Pusat Diklat Kemhan, Bogor, Rabu, 19 Juli 2017.

Baca juga:   Soal Natuna, Pengamat: Sikap Menhan Prabowo Menunjukkan Dirinya Ahli Strategi

Menurut Ryamizard Ryacudu, dirinya menekankan pemerintah tidak mendiskreditkan kelompok tertentu. “Kita tak ada anti-anti, tapi kalau ke sini (Indonesia), ya, Pancasila dong,” tegas Ryamizard Ryacudu.

Seperti diberitakan, pengumuman pencabutan status hukum HTI ini dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris. Dirinya mengatakan kementerian memegang kewenangan legal administratif terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca juga:   Hasilkan 8 Rekomendasi, Ijtimak Ulama IV Ajak Umat Wujudkan NKRI Syariah Berdasarkan Pancasila

“Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” kata Freddy Harris di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ditegaskan Freddy Harris, meski telah membubarkan HTI pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya dengan mempermudah proses pengesahan badan hukum ormas yang diajukan setiap warga negara.

SUMBERTempo

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini