HTI Resmi Ajukan Uji Materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Yusril-Ihza-Mahendra
HTI beri kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra untuk ajukan uji materi Perppu Ormas ke MK. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sejumlah ketentuan dalam Perppu tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Jadi permohonan kami intinya memohon pada MK membatalkan seluruh Perppu ini atau setidak-tidaknya beberapa pasal yang ada di Perppu tersebut,” kata Yusril Ihza Mahendra di gedung MK, Jakarta, Selasa 18 Juli 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang digugat soal ketentuan pembubaran ormas yang menganut atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila. Lain itu, dirinya juga menilai, ketentuan itu multitafsir dan akan menimbulkan sikap sewenang-wenang dari pemerintah.

Baca juga:   Pakar Hukum: Penerbitan Perppu KPK Dinilai Miliki Resiko Politik

Karena itu, selain itu ketentuan yang mengatur tentang ancaman pidana hingga seumur hidup bagi pimpinan ormas juga dikhawatirkan berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Ketentuan dalam Perppu ini membahayakan bagi perkembangan demokrasi. Ada ancaman pidana seumur hidup bagi pimpinan ormasnya, tidak menutup kemungkinan anggota juga kena,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Selanjutnya, juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra, selain HTI ada 16 ormas lain yang akan turut mengajukan uji materi ke MK di antaranya yakni Dewan Dakwah Islamiyah, Persatuan Islam, Wadah Islamiyah, dan sejumlah ormas Islam lainnya.

Baca juga:   ICMI Minta Tokoh Politik Kurangi Kata-Kata Ngenyek dan Ujaran Kebencian

Sebelumnya, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) juga mengajukan uji materi Perppu Ormas ke MK.

Diketahui, OAI mengajukan uji materi secara formil dan materiil terhadap Perppu. Secara formil, Perppu tersebut diajukan untuk diuji proses penerbitannya. Sementara secara materiil akan diuji konten di dalamnya yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

SUMBERCNN Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini