Buni-Yani-dan-Aldwin-Rahadian
Buni Yani dan Aldwin Rahadian (kanan). (foto: NET)

BANDUNG, harianpijar.com – Setelah nota keberatannya ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hari ini, Selasa 18 Juli 2107, Buni Yani kembali menjalani sidang pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sidang lanjutan kelima Buni Yani ini akan digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Bandung. Lain itu, sidang tersebut dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, pada sidang Selasa pekan lalu, hakim PN Bandung menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Buni Yani terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akibat penolakan tersebut, PN Bandung pun melanjutkan persidangan atas Buni Yani.

Selain itu, pada sidang tersebut, Hakim PN Bandung yang membacakan putusan atas eksepsi tersebut, M Sapto memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendatangkan saksi-saksi. Rencananya, saksi-saksi itu dijadwalkan memberikan keterangannya di muka hakim pada hari ini.

Baca juga:   Di Rapat Pleno, Saksi BPN 02 Nyatakan Tolak Hasil Pilpres 2019

Sementara, Penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, menyatakan siapapun saksi-saksi yang bakal didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada hari ini pihaknya akan mengonfirmasi dan mengeksplorasi keterangan

“Bersiap saja (hari ini-red) untuk menghadapi saksi-saksi yang akan disiapkan,” kata Aldwin Rahadian saat dikonfirmasi, Selasa 18 Juli 2017.

Menurut Aldwin Rahadian, dirinya belum mengetahui siapa dan berapa orang saksi yang akan dibawa JPU ke persidangan pada hari ini. Namun, saksi fakta biasanya akan dihadirkan terlebih dulu sebelum saksi ahli.

“Kami akan mengeksplorasi semuanya begitu, dari mulai fakta dan bukti, sehingga kami akan meyakinkan betul bahwa pak Buni Yani tak pantas dipidanakan,” kata Aldwin Rahadian.

Baca juga:   Terkait Kasus SMS Kaleng, Kabareskrim Polri: Penyidik Masih Kumpulkan Cukup Bukti Untuk Penetapan Tersangka Hari Tanoe

Lebih lanjut, ditegaskan Aldwin Rahadian, pihaknya tetap keberatan atas penolakan eksepsi yang telah ditolak hakim PN Bandung.

Seperti diberitakan, Buni Yani menjadi terdakwa di PN Bandung karena tindakannya mengunggah cuplikan rekaman pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pulau Seribu. Akibatnya, rekaman yang diunggah Buni Yani ke media sosial itu muncul tudingan penistaan agama kepada Ahok jelang proses Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sedangkan, Buni Yani didakwa menyebarkan informasi tanpa hak sehingga menimbulkan kebencian di masyarakat. Dirinya dianggap melanggar Pasal 32 ayat 1 juncto 48 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik, juncto UU RI nomor 19 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of