Jadi Tersangka, Peneliti PUKAT UGM: Setya Novanto Harus Segera Ditahan

haifdzil-alim-pukat-ugm
Hifdzil Alim, berdasarkan KUHAP, penahanan merupakan wewenang penyidik asal memenuhi satu dari tiga alasan.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menanggapi itu, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) meminta KPK untuk menahan ketua umum Partai Golkar tersebut.

“Kalau saya berpendapat harus segera ditahan,” kata peneliti PUKAT UGM Hifdzil Alim, Selasa 18 Juli 2017.

Menurut Hifdzil Alim, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan merupakan wewenang penyidik asal memenuhi satu dari tiga alasan.

Lebih lanjut, ditegaskan Hifdzil Alim, dirinya khawatir jika Setya Novanto tidak segera ditahan, dirinya bakal menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya lagi.

“Kalau alasan menghilangkan barang bukti agak susah karena barang bukti ada di tangan KPK. Kalau mengulangi kasusnya lagi juga susah,” tegas Hifdzil Alim.

Baca juga:   Moeldoko: Polri Tidak Ulur Waktu dalam Pengusutan Kasus Novel Baswedan

Namun, menurut Hifdzil Alim, ketua umum Partai Golkar itu berpotensi untuk melarikan diri. Apalagi, Setya Novanto sendiri memiliki sumber daya untuk melakukan itu. Hanya saja, kata Hifdzil Alim hal itu tergantung subyektivitas penyidik KPK.

Selain itu, Hifdzil Alim juga mengatakan, penetapan tersangka pada Setya Novanto ini menjadi hal yang bagus untuk membongkar korupsi.

“Selanjutnya KPK harus juga membongkar terduga lain yang disebut dalam dugaan kasus korupsi KTP-el. Ada terduga lainnya dari unsur legislatif, eksekutif dan korporasi,” kata Hifdzil Alim.

Karena itu, jelas Hifdzil Alim, dirinya mengingatkan, membongkar kasus e-KTP adalah pekerjaan panjang bagi KPK. Lain itu, semua pihak harus tetap mengawal kasus ini.

Baca juga:   Presiden Jokowi Laporkan 2 Kuda Pemberian Masyarakat NTT ke KPK

“Ini skandal besar. Sangat merugikan negara. KPK tidak boleh kendur,” tandas Hifdzil Alim.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korproasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehinga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin 17 Juli 2017 kemarin.

SUMBERRepublika

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini