Ahmad-Doli-Kurnia
Ahmad Doli Kurnia. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keterlibatan sejumlah kader partai beringin dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menjadi rusak.

“Survei internal yang dilakukan menunjukkan suara Golkar merosot ke angka 11 persen, padahal pada pemilu 2014 lalu Golkar meraih 14,75 persen suara. Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus e-KTP,” kata Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi, Senin 17 Juli 2017.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, gagasan-gagasan miring yang muncul dari Pansus Hak Angket KPK juga banyak dilontarkan politisi Golkar.

Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK yang dilontarkan salah satu anggota pansus dari fraksi Golkar. Hal ini, menurutnya jelas membuat citra Golkar semakin rusak.

Lebih lanjut, ditegaskan Ahmad Doli Kurnia, keberadaan Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin fraksi Partai Golkar di DPR semakin mendapatkan penolakan yang luas dari publik. Karena itu, semakin lama kasus e-KTP didiamkan begitu saja, maka akan semakin merugikan partai Golkar.

Seperti diberitakan, pekan lalu Pansus Hak Angket KPK mengunjungi institusi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi antar lembaga.

Di Mabes Polri misalnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pertemuan tersebut untuk berkoordinasi dan meminta dukungan Polri terkait penyelidikan yang dilakukan Pansus KPK agar berjalan efektif dan efisien.

“Yang kami minta dukungan peran Polri untuk dapat tugas penyelidikan yang dilakukan Pansus bisa berjalan efektif dan efisien yang tentunya tidak menimbulkan hal yang justru kontraproduktif misalnya menghindari mobilisasi massa atau hal lain yang membuat gaduh,” kata Agun Gunandjar Sudarsa dalam jumpa pers, Rabu 12 Juli 2017 lalu.

Sedangkan, dilain pihak, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pertemuan dengan Pansus Hak Angket KPK untuk koordinasi.

“Yang kita bahas adalah secara umum bagaimana koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, bagaimana mekanisme kerjanya dan sejauh mana hasilnya, tentunya dalam setiap proses penegakan hukum itu ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari dan dikenali dengan lebih baik,” kata HM Prasetyo usai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017 baru lalu.

loading...