JAKARTA, harianpijar.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengugat Perppu Ormas melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siroj, dirinya enggan menanggapi banyak rencana tersebut.
“Ya silahkan saja kalau Pak Yusril dan HTI mau menggugat. Itu hak mereka. Saya tidak mau tanggapi,” kata Said Aqil Siroj saat dikonfirmasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu 16 Juli 2017.
Lebih lanjut, ditegaskan Said Aqil Siroj, dirinya kembali menegaskan komitmen NU mendukung Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Karena, Perppu diterbitkan untuk memastikan agar demokrasi tetap dalam koridor NKRI.
Kemudian, Said Aqil Siroj juga mengkiritisi sejumlah pihak yang mengatakan Perppu Ormas tersebut sebuah kemunduran demokrasi. Bahkan, menurutnya demokrasi harus tetap dijalankan dalam koridor NKRI.
“Demokrasi tidak bisa semaunya. Setiap organisasi yang meremehkan, apalagi mengancam Pancasila sebagai dasar negara harus segera dibubarkan,” tegas Said Aqil Siroj.
Sementara, juga dikatakan Said Aqil Siroj, meskipun HTI tidak melakukan kekerasan seperti organisasi teroris, aktivitas dan misi HTI bertentangan dengan ideologi NKRI dan Pancasila. Karena, selain bertentangan dengan NKRI, misi HTI untuk mendirikan Khilafah juga mendapat tentangan dari 21 negara Arab lainnya seperti Pakistan, Bangladesh, dan Arab Saudi.
“Mereka tidak menjadikan pancasila sebagai dasar pemikirian organisasinya. Mereka targetnya mendirikan Khilafah. Organisasi seperti ini harus dibubarkan sejak dini. Kalau jadi besar nanti repot,” tandas Said Aqil Siroj.