Soal RUU Pemilu, PAN Ikut Hasil Yang Disepakati

zulkifli-hsn
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah kelenturan sikap dalam pembahasan lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Lain itu, menurutnya sikap lentur PAN bukan lantaran adanya pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta PAN keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah karena bersikap berbeda.

Menurut Zulkifli Hasan, sejauh ini hubungan PAN dengan pemerintah maupun PDIP masih terjalin baik.

“Aman-aman saja, kemarin saya teleponan dengan Pak Hasto dengan Mbak Puan, lancar-lancara saja, baik-baik,” kata Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Zulkifli Hasan, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah terkait pembahasan lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Lain itu, hasil pertemuan itu pun membuat dirinya yakin penentuan lima isu krusial dalam RUU Pemilu tidak berakhir dengan cara voting.

Selanjutnya, dikatakan Zulkifli Hasan, PAN menyerahkan apapun hasil yang disepakati terhadap lima isu krusial tersebut. Termasuk kalau besaran ambang batas pengajuan calon presiden tetap 20-25 persen sebagaimana yang dikehendaki pemerintah. “Terserah berapa saja yang penting musyawarah,” kata Ketua Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR itu.

Baca juga:   Tanggapi Biasa Pengunduran Diri Faldo Maldini, Begini Kata Wakil Sekjen PAN

Sementara, pernyataan Zulkifli Hasan itu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi PAN pada rapat kerja pansus RUU Pemilu dengan pemerintah, Kamis 13 Juli 2017 lalu. PAN masih tetap menghendaki sistem Pemilu terbuka, metode kuota hare, jumlah kursi Dapil 3-10 dan terbuka dengan presidential threshold 10-15 persen.

“Apabila pansus belum mencapai sepakat maka PAN setuju untuk membawa paket melalui voting di paripurna,” kata anggota Pansus dari Fraksi PAN Totok Daryanto, Kamis.

Sementara, sikap Fraksi PAN sama dengan anggota koalisi pemerintah lainnya, yaitu PKB. Dua fraksi ini juga senada dengan sikap tiga fraksi di luar koalisi partai pendukung pemerintah lainnya yakni Partai Demokrat, Gerindra dan PKS yang juga kompak tidak memilih paket dalam Pansus dan meminta agar paket dibawa ke paripurna DPR.

Namun, hasil kesepakatan Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah pada Kamis 13 Juli 2017 lalu menyatakan lima isu krusial antara lain soal ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, Jumlah kursi per dapil dan Metode Konversi suara akan dibawa ke voting rapat paripurna pada Kamis 20 Juli 2017 mendatang. Namun demikian, upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan rapat paripurna 20 Juli 2017.

Baca juga:   Yandri Susanto: PAN Terbuka Dukung Pansus Jiwasraya

Sementara, selain Hasto Kristiyanto, politikus PDI Perjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengatakan partai politik pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Sedangkan, secara umum Tjahjo Kumolo, berpendapat saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek. Dirinya mempertanyakan mengapa saat ini parpol koalisi mudah saja meninggalkan etika berkoalisi.

Padahal, dikatakan Tjahjo Kumolo, dalam berkoalisi dengan pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan. “Jadi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang,” tandas Tjahjo Kumolo.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar