Polri Serahkan Data Ormas Anti-Pancasila Ke Menko Polhukam Wiranto

Tito-Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri memiliki data organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Lain itu, data tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.‎

“Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko,” kata Jenderal Tito Karnavian usai menghadiri acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di Jakarta Selatan, Minggu 16 Juli 2017.‎

Menurut Jenderal Tito Karnavian, selain dari kepolisian pihaknya juga mengajak instansi lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung, serta TNI untuk melengkapi data tersebut.

Baca juga:   Terancam Perppu Ormas, HTI dan Persis Mengadu Ke Fadli Zon

Sementara, ditegaskan Jenderal Tito Karnavian, setelah semua terakumulasi, baru pemerintah bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Lain itu, Perppu tersebut juga mengatur tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang anti Pancasila.

‎”Tapi saya pikir pembubaran ormas bertentangan dengan Pancasila, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Pro dan kontra itu biasa, tapi kalau sudah bicara Pancasila, NKRI, apapun harus kita hadapi,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

Seperti diberitakan, Pemerintah telah memberikan salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas kepada DPR usai mengumumkan penerbitannya pada Rabu 12 Juli 2017 lalu, oleh Menko Polhukam Wiranto.

Baca juga:   Dokumen AS Soal Kasus 1965 Tidak Otomatis Jadi Bagian Proses Hukum

‎Bahkan, usai penerbitan Perppu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Hukum dan HAM juga akan melakukan verifikasi terhadap ormas di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 344.039.

Selanjutnya, berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, kedua Kementerian itu berhak mencabut izin pendirian ormas jika terbukti bertentangan dengan ideologi negara.

Sementara, pendirian ormas di Indonesia wajib menerima landasan empat pilar kebangsaan, yakni ideologi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan RI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar