Pengusutan Kasus e-KTP, Mendagri Percayakan Kepada KPK

mendagri-2
Tjahjo Kumolo, Kemendagri percaya kepada KPK akan mempercepat proses hukum terkait korupsi mark up KTP-el dengan asas praduga tidak bersalah.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempercayakan pengsutan kasus dugaan korupsi pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lain itu, KPK masih menelusuri aliran dana proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

“Kemendagri percaya kepada KPK akan mempercepat proses hukum terkait korupsi mark up KTP-el dengan asas praduga tidak bersalah,” kata Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulis, Minggu 16 Juli 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya meminta KPK membuka tuntas kasus yang menyeret bekas pejabat Kemendagri Sugiharto dan Irman serta pengusaha Andi Narogong itu. Karena, dampak megakorupsi itu dinilai sangat merugikan instansi yang dipimpinnya, terutama dari segi kecepatan melayani masyarakat.

Baca juga:   Kuasa Hukum: Diminta KPK Bebaskan Saipul Jamil

“Setidaknya menyebabkan lambatnya pelayanan e-KTP, yang seharusnya selesai di 2014,” tegas Tjahjo Kumolo.

Sementara, menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri mengenai gangguan yang dialami pihaknya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Lebih lanjut, ditegaskan Zudan Arif Fakrulloh, hingga kini pegawai Dukcapil di pusat masih sering diperiksa terkait dugaan korupsi itu. Setidaknya 60 staf Dukcapil pusat menjalani penyidikan rutin dan mengisi BAP.

Baca juga:   Mendagri: Pemerintah Usulkan 20 Persen Ambang Batas Kepresidenan

“Staf kami kan masih banyak yang diperiksa. Jadi terganggu kita. Moril dan psikis rekan-rekan sangat terganggu sehingga kinerja tidak optimal,” tegas Zudan Arif Fakrulloh.

Seperti diberitakan, KPK telah mendalami kasus dugaan korupsi di proyek e-KTP tahun anggaran 2011 – 2012 ini di tingkat penyidikan hampir 3 tahun. Lain itu, ketiga tersangka dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu diduga melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara hinggaRp 2,3 triliun.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar