Terkait Perppu Ormas, Mendagri: UU Sudah Tidak Memadai Lagi

mendagri-7-2
Tjahjo Kumolo, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah punya dasar yang kuat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2017, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumumkan terbitnya Perppu Ormas untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Ada tiga pertimbangan utama pemerintah dalam menerbitkan Perppu. Pertama tindakan pemerintah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang isinya antara lain dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU,” kata Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Ray Rangkuti: Diyakini Demo Mahasiswa Terus Berlanjut Jika Presiden Tidak Segera Terbitkan Perppu

Karena itu, menurut Tjahjo Kumolo, perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

“Aturan hukum yang ada belum memadai,” jelas Tjahjo Kumolo.

Selanjutnya, juga dikatakan Tjahjo Kumolo, proses penyusunan perppu ormas juga melibatkan banyak pihak.

“Di antaranya pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak lainnya,” kata Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menegaskan, bahwa Perppu Ormas tidak menyasar kepada suatu agama maupun organisasi tertentu.

“Tetapi lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan Perppu Ormas dengan tidak mengedepankan cara represif seperti yang diisukan belakangan.

Baca juga:   HTI Gugat Perppu Ormas, Ketua Umum PBNU: Saya Tidak Mau Tanggapi

“Tim pemerintah yang dikomandoi oleh Menkopolhukam telah bekerja dan mengumpulkan informasi terkait ormas yang melanggar. Bagi ormas berbadan hukum yang melanggar aturan maka Surat Keputusan badan hukumnya akan dicabut oleh Kemenkumham, bila ormas yang melanggar aturan ternyata tidak berbadan hukum maka SKT-nya ( Surat Keterangan Terdaftar) akan dicabut oleh Kemendagri sesuai dengan asas ‘contrarius actus’ seperti yang telah diatur dalam Perppu,” kata Tjahjo Kumolo.

Sementara, disampaikan Tjahjo Kumolo, pemerintah saat ini juga menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPR agar dapat mengesahkan Perppu Ormas tersebut.

“Mudah-mudahan DPR dapat menyetujui dan menetapkan Perppu menjadi UU,” tandas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar