Sekretaris Kabinet: Pemerintah Sudah Konsultasi Ke MK Soal Perppu Ormas

Sekretaris-Kabinet-Pramono-Anung
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA, harianpijar.com – Pemerintah telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah yakin Perppu ini sudah tepat.

“Kami tentunya melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Tentunya ya, kami meyakini,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut Pramono Anung, pemerintah tidak masalah bila ada ormas yang ingin menguji materi Perppu tersebut. Karena, langkah itu merupakan hak konstitusi setiap warga negara.

Baca juga:   Mendagri: Pemerintah Tidak Bodoh Soal Perppu Ormas

“Hak konstitusi bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi pemerintah menyakini langkah yang diambil dengan cukup hati-hati dan cermat karena ini melibatkan seluruh stakeholder,” tegas Pramono Anung.

Sementara, dikatakan Yusril Ihza Mahendra, meminta ormas yang tidak setuju dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 agar menempuh jalur hukum secara konstitusional. “Jangan bertindak di luar hukum,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga:   Politisi Gerindra Tantang Presiden Terbitkan Perppu tentang KPK

Sedangkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang selama ini diambang pembubaran, menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk menggungat Perppu ini ke MK. Terkait hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra mengajak ormas yang merasa dirugikan atas adannya Perppu ini bersama mengunggat.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar