Kemenkumham: Pasal Makar Tak Bertentangan Dengan Kebebasan Berpikir

ninik-litigasi
Ninik Hariwanti, pasal makar juga bertujuan memberikan perlindungan bagi negara.

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti mengatakan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir dan kemerdekaan menyatakan pikiran.

Hal itu ia sampaikan dalam sidang uji materi KUHP terkait dengan frasa ‘makar’ untuk dua permohonan Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XIV/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Agenda sidang ialah mendengarkan keterangan pemerintah dan ahli dari pemohon.

“Sebab, pasal yang diujikan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan di mata hukum. Pasal tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun warga negara asing,” jelas Ninik Hariwanti di hadapan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Menurut Ninik Hariwanti, pasal makar juga bertujuan memberikan perlindungan bagi negara. Hal tersebut menyangkut eksistensi negara agar terhindar dari ancaman dalam dan luar negeri.

Baca juga:   Jadi Tersangka Makar Sri Bintang Pamungkas Tak Pernah Lapor Polisi

“Hal demikian juga telah diatur dalam dunia internasional melalui Konvensi Montevideo 1933,” kata Ninik Hariwanti.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah meminta MK menolak permohonan pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. Karena, pemerintah menilai pemohon tidak memiliki legal standing.

Sementara, ahli pemohon untuk perkara Nomor 7 Tristam Pascal Moeliono mempersoalkan arti dari kata aanslag. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung mengatakan kata itu memiliki makna luas dan tidak mesti dimaknai sebagai makar.

“Misal, (aanslag) dalam terjemahan bahasa Inggris artinya violent attack. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, maknanya adalah serangan. Dalam bahasa Indonesia, aanslag diartikan dengan banyak arti, termasuk diartikan sebagai makar,” jelasnya.

Baca juga:   Munarman Nilai Panggilan Polisi terhadap Ketum FPI Error in Persona

Lebih lanjut, dirinya juga menganalisis aanslag dimaknai makar karena berpatokan dari terjemahan banyak praktisi hukum dalam menerjemahkan buku KUHP yang aslinya berbahasa Belanda.

“Jadi aanslag dimaknai sebagai makar spiritnya sebagai perlindungan terhadap negara dari ancaman tertentu,” tegasnya.

Sementara, pemohon perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 menguji Pasal 104, serta Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP. Ketentuan mengatur soal makar tersebut digunakan pemerintah untuk mengkriminalisasi pemohon serta telah merugikan hak konstitusional pemohon selaku warga negara.

Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 menguji Pasal 87,104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Mereka memandang tidak ada kejelasan definisi kata aanslag yang diartikan sebagai makar.

Makar berasal dari bahasa Arab, padahal aanslag lebih tepat diartikan sebagai serangan sehingga mengaburkan makna makar.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar