Dukungan Penerbitan Perppu Ormas Terus Mengalir

ilustrasi-dilarang
Foto ilustrasi.

JAKARTA, harianpijar.com – Penerbitan Perppu No 2/2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus mengalir. Lain itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai langkah Presiden Joko Widodo yang kemarin menandatangani perppu itu merupakan langkah cerdas dan konstitusional.

“PBNU menilai langkah Presiden tersebut sangat cerdas dan aspiratif, bahkan tepat dan konstitusional,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas, Kamis 13 Juli 2017.

Menurut Robikin Emhas, PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu No 2/2017 itu karena akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal dan anti-Pancasila, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas.

Sementara, menurut anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Syafii Maarif menilai perppu tersebut sebagai respons terhadap adanya ancaman ormas-ormas radikal dan anti-Pancasila. “Memang sudah seharusnya begitu. Kalau tidak, repot Republik ini,” kata Syafii Maarif.

Lain itu, juga dikatakan Try Sutrisno, yang juga anggota Dewan Pengarah UKP-PIP, menegaskan pemerintah jangan takut kepada pihak-pihak yang menentang penerbitan perppu tersebut.

Baca juga:   PNS Ikut Ormas Anti-Pancasila, Mendagri: Silakan Mengundurkan Diri Saja

“Yang penting niatnya untuk apa, ini dikeluarkan untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila, betul-betul tegas,” tegas Try Sutrisno.

Sedangkan, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan dari Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi ketika dihubungi di tempat terpisah juga mendukung penerbitan Perppu Ormas.

“Setiap organisasi yang anti-Pancasila, tidak mengindahkan ideologi negara, dan tidak setuju negara Indonesia harus dibubarkan. Jangankan dalam bentuk perppu, dalam bentuk lain juga akan disetujui,” kata Teuku Taufiqulhadi.

Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan, penerbitan perppu tersebut karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini.

“Ya penilaiannya karena kalau lewat UU biasa kan lama pembahasannya, sedangkan kondisi saat ini perlu, tapi kan sesuai UU juga. Saya kira itu hanya cara,” kata Jusuf Kalla.

Lain itu, juga dikatakan Jusuf Kalla, aturan tersebut merupakan hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.

Selanjutnya, menurut Menko Polhukam Wiranto mengisyaratkan Perppu Ormas itu mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga:   Terkait Perppu Ormas, Mendagri: UU Sudah Tidak Memadai Lagi

“Dalam perppu ada asas contrario actus. Maka lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas (Kemenkum HAM) diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala ormas tertentu sudah melanggar ketentuan izin,” kata Wiranto.

Lebih lanjut ditegaskan Wiranto, dirinya menekankan perppu dikeluarkan lantaran UU Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, Plh Dirjen Administrasi dan Hukum Umum Kemenkum HAM Daulat Pandapotan menjelaskan Perppu Ormas mengembalikan kesiapan legal administratif untuk membubarkan sebuah ormas yang melanggar aturan.

“Kami yang mengeluarkan izin, tetapi kami merasa dipersulit saat ingin mencabut ketika sudah jelas ormas tersebut melakukan kesalahan,” jelas Daulat Pandapotan.

Lain itu, Ketua Setara Insitute Hendardi mengatakan perppu itu bisa langsung berlaku meski tanpa lebih dulu memperoleh persetujuan DPR.

Namun, meskipun begitu, mekanisme pembubaran ormas seperti yang tertuang dalam Perppu 2/2017 sejatinya tetap dilakukan dengan pertimbangan dari MA, termasuk menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar