Soal Angket KPK, ICW: Analisa Yusril Ihza Mahendra Bias

Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyangkal pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga eksekutif. Lain itu, Donal Fariz menyebut KPK merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary body).

“Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebut KPK adalah lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di situ sudah jelas,” kata Donal Fariz di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

Baca juga:   100 Hari Kasus Novel Baswedan, Polisi Diingatkan Agar Tidak Menyerah

Menurut Donal Fariz, analisa Yusril Ihza Mahendra yang menggolongkan KPK sebagai lembaga eksekutif menafikan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dimana banyak lembaga negara bantu yang lahir pasca reformasi seperti Komnas HAM, PPATK, dan lain sebagainya.

Bahkan, sebaliknya Donal Fariz menilai analisa Yusril Ihza Mahendra bias, karena memiliki banyak identitas. Selain sebagai ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra memang menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang.

“Yusril ini kan punya banyak identitas. Dia bisa jadi pengacara, bisa jadi akademisi, bisa juga jadi politisi. Bagaimana kita memisahkan pandangan dia sebagai pengacara, akademisi, atau politisi. Pandangan dia berpotensi bias karena banyak identitas,” tegas Donal Fariz.

Baca juga:   Amien Rais: Dari Masa Ke Masa KPK Hebat, Tapi Tidak Berani Usut Perkara Besar

Seperti diberitakan, dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK, Yusri Ihza Mahendra menyebut DPR sah melakukan hak angket terhadap KPK itu. Lain itu, menurutnya KPK dinilai sebagai lembaga eksekutif karena dibentuk berdasarkan undang-undang.

SUMBERMetrotvnews

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini