Fahri Hamzah dan Fadli Zon ‘Herdernya’ Setya Novanto

Fahri-Hamzah-Setya-Novanto-dan-Fadli-Zon
Fahri Hamzah, Setya Novanto dan Fadli Zon. (foto: CNN Indonesia)

JAKARTA, harianpijar.com РSejumlah organisasi anti-korupsi hari ini Jumat 7 Juli 2017, menggelar aksi massa di depan gedung DPR, untuk memprotes pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembentukan pansus oleh DPR justru melemahkan KPK untuk menangkap koruptor.

Menurut Ketua Gerakan Anti-Korupsi Lintas Perguruan Tinggi yang ikut aksi tersebut, Rudi Johanes, dalam aksi itu bahkan menyindir dua pemimpin DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, yang kerap menyerang KPK.

Selain itu, Rudi Johanes juga menilai, Fahri Hamzah dan Fadli Zon menjadi pelindung salah satu saksi kasus korupsi pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang juga Ketua DPR, Setya Novanto.

Baca juga:   Pakar Hukum: Kedudukan Dewan Pengawas Akan Lebih Tinggi dari KPK Sendiri

“Ini kan sudah bukan rahasia umum, dua orang ini bertahan mati-matian hak angket diupayakan. Paling anti-KPK mereka berdua. Kedua orang ini ‘herdernya’ Setya Novanto,” kata Rudi Johanes.

Lebih lanjut, ditegaskan Rudi Johanes, dirinya juga mengkritik Pansus Hak Angket KPK menemui narapidana kasus korupsi di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Kamis 6 Juli 2017 kemarin.

Sementara, Rudi Johanes juga mengatakan, kedatangan mereka bukan bertujuan untuk mendengarkan keluhan para narapidana korupsi, melainkan sedang ‘memesan kamar penjara’.

Baca juga:   Pakar Hukum: Penerbitan Perppu KPK Dinilai Miliki Resiko Politik

“Mereka lagi mencari tempat yang bagus kalau masuk di sana. Enaknya di mana. Mereka lagi memilih penjara, mau memesan kamar. Omong kosong bilangnya mau dengar keluhan,” sindir Rudi Johanes.

Sedangkan, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Arief Budhy Hardono mengatakan, pengguliran hak angket saat proses hukum kasus korupsi e-KTP tengah berlangsung bisa dikatakan sebagai tindakan menghalangi penegakan hukum.

“Kami meminta supaya Presiden Jokowi mengambil sikap tegas melawan upaya pelemahan KPK dan menjadi pemimpin terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi,” tandas Arief Budhy Hardono.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar