Jurubicara KPK: Fahri Hamzah Diminta Hormati Sidang e-KTP, Daripada Banyak Beropini

Febri-Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebaiknya menghormati proses peradilan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menurut jurubicara KPK Febri Diansyah, pihaknya menyarankan agar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memantau proses persidangan, daripada terus-menerus membangun opini yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Lebih baik hormati persidangan yang sudah berjalan dan menghormati institusi pengadilan, ketimbang membuat pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Apalagi yang bersangkutan (Fahri Hamzah-red) punya jabatan yang cukup penting di DPR RI,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa 4 Juli 2017 baru lalu.

Baca juga:   Periksa 2 Saksi, KPK Terus Gali Peran Setya Novanto dalam Proyek e-KTP

Sementara, menurut Fahri Hamzah, ada konflik kepentingan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP. Karena, Agus Rahardjo memiliki kepentingan, terutama sebagai mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Lebih lanjut, ditegaskan Fahri Hamzah, dirinya juga berpendapat bahwa kasus korupsi e-KTP adalah omong kosong. Lain itu, dirinya juga menyebut kasus yang merugikan uang negara Rp 2,3 triliun itu cuma permainan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin; penyidik senior KPK Novel Baswedan, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Baca juga:   Sohibul Iman: PKS Tidak Khawatir Kadernya Dibajak Partai Gelora

Sedangkan, dikatakan Febri Diansyah, berbagai fakta telah muncul dan diketahui banyak orang dalam persidangan pertama kasus e-KTP. Misalnya, keterangan berbagai saksi dan pengakuan kedua terdakwa mengenai adanya pengaturan proyek dan bagi-bagi uang kepada anggota DPR.

Bahkan, Febri Diansyah juga mengatakan, sejumlah orang yang disebut menerima uang telah menyerahkan uang kepada KPK dan meminta dikembalikan kepada negara.

“Kami tentu menjadi bertanya pula, apakah ada pihak-pihak yang dibela dalam kasus e-KTP, sehingga kemudian pernyataannnya mengesampingkan semua fakta yang sudah muncul di persidangan,” tandas Febri Diansyah.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar