lili-martiani-ridwan
Jurubicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan Lily Martiani Maddari terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu non-aktif Ridwan Mukti. Lain itu, pemeriksaan Lily Martiani Maddari terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RDS (Rico Dian Sari),” kata jurubicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2017.

Seperti diberitakan, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya dan dua orang pengusaha, Rico Dian Sari dan Jhony Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 20 Juni 2017 lalu. Selain itu, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap dua proyek jalan di Provinsi Bengkulu.

Baca juga:   Ingin Konsultasi, Pansus Hak Angket Minta Bertemu Presiden Jokowi

Sementara, dalam kasus ini, KPK menyita uang Rp 1 miliar pecahan Rp 100 ribu yang disimpan dalam brankas di rumah gubernur Bengkulu. Sedangkan, dari tangan Jhony Wijaya KPK menyita uang Rp 260 juta.

Dugaan awal, dari dua proyek yang dimenangkan PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) dijanjikan fee Rp 4,7 miliar. Lain itu, dua proyek yang diduga menjadi bahan suap dalam perkara ini yakni pembangunan atau peningkatan jalan Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 37 miliar.

Selanjutnya, proyek yang kedua yakni terkait pembangunan atau peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai total proyek Rp 16 miliar. Dua proyek tersebut apabila ditotal mencapai Rp 53 miliar.

Baca juga:   Ganjar Pranowo: Saya Sedih, Jateng Kembali Kena OTT

Akibat perbuatannya, Ridwan Mukti, istrinya, dan Rico Dian Sari disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Jhony Wijaya sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of