Majelis Hakim Tolak Permintaan Pengacara Buni Yani

buniyani
Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, majelis hakim melihat ada kesalahan dalam penulisan surat tanggapan yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU).

BANDUNG, harianpijar.com – Majelis Hakim menolak permintaan pengacara Buni Yani untuk menjawab tanggapan eksepsi dari jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, Selasa 4 Juli 2017. Lain itu, sebelumnya salah seorang pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan jaksa belum siap dalam membuat surat tanggapan.

Menurut Aldwin Rahadian, jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa menjawab secara rinci poin yang dibacakan atas eksepsi yang diajukan.

“Menurut kami poin per poin yang disampaikan tidak lengkap dan tidak terurai dengan baik alasan ataupun counter bahwa eksepsi harus ditolak,” kata Aldwin Rahadian di Gedung Perpustakaan dan Arsip, Kota Bandung.

Lebih lanjut, ditegaskan Aldwin Rahadian, majelis hakim melihat ada kesalahan dalam penulisan surat tanggapan yang dilakukan JPU. Karena itu, dirinya meminta agar hakim memberikan kesempatan untuk menjawab tanggapan eksepsi jaksa.

“Kita bisa melihat bahwa hakim malah memberitahu ada beberapa hal yang sifatnya teknis penulisan tidak cukup sistematis dari JPU. Untuk itu kami memohon kembali Majelis Hakim diberikan hak menanggapi jawaban JPU,” tegas Aldwin Rahadian.

Baca juga:   Anggota DPR RI: Yakin Ahok Divonis Penjara Karena Ada Tekanan dan Intervensi

Namun, majelis hakim yang dipimpin M Sapto menolak permintaan tim kuasa hukum Buni Yani. Karena, jika terus saling menanggapi maka persidangan tidak akan berujung.

“Ketentuan dalam KUHAP memang demikian peraturannya. Semua argumen sudah tertuang dan kami akan pertimbangkan” ujarnya.

Sementara, dari penolakan tersebut, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda putusan sela pada 11 Juli 2017 mendatang.

Sebelumnya, JPU membacakan tanggapan atas sembilan poin eksepsi yang diajukan kuasa hukum Buni Yani.

Selain itu, pada pembacaan tanggapan eksepsi, salah satu poin yang disoroti yakni menjawab keberatan tim kuasa hukum terhadap penambahan pasal 32 ayat 1 UU ITE yang dibebankan pada Buni Yani.

“Kami di situ punya kewenangan bahwa kami bisa menambah pasal, tapi tidak bisa mengurangi,” kata salah satu JPU Muhammad Andi Taufik.

Menurut Muhammad Andi Taufik, penambahan pasal tersebut memang tidak melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan. Pasalnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Baca juga:   Bertemu Presiden Jokowi, IKAHI Keluhkan Kekurangan Hakim di Indonesia

“Kalaupun tidak dicantumkan kami bisa menambah. Tidak ada masalah, dasar hukumnya ada KUHAP 138, 139. Setelah terdakwa mempelajari berkas perkara ternyata bisa ditambahkan pasalnya,” katanya.

Selanjutnya, JPU juga menanggapi poin eksepsi lainnya mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandung atas pemindahan ruang sidang oleh Mahkamah Agung yang dikeluhkan penasehat hukum.

Menurut jaksa, pemindahan lokasi persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman.

“Menyangkut kompetensi relatif bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang (memindahkan persidangan) itu tidak benar,” kata Muhammad Andi Taufik.

Sedangkan, eksepsi tentang penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasarkan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut jaksa penyusunan surat dakwaan sudah seusai dengan ketentuan dan disusun secara cermat dan teliti.

“Sehingga kami penuntut umum menyatakan bahwa permohonan yang diajukan dan dibacakan oleh terdakwa tidak beralasan. Kami juga memohon yang mulia menolak eksepsi itu,” tandas Muhammad Andi Taufik.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar