Tjahjo Kumolo: Kemendagri Pantau Daerah Yang Belum Sepakati Biaya Pilkada Serentak 2018

mendagri-6
Tjahjo Kumolo, pihaknya sudah meminta daerah mempersiapkan anggaran yang cukup. Beberapa daerah langsung menyatakan siap.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan melakukan monitor kepada semua daerah yang hingga saat ini belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak 2018.

Menurut Tjahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar menyediakan anggaran yang cukup sebagai biaya pilkada tahun depan.

“Sifatnya sudah bukan lagi imbauan. Kami sudah memanggil Pemda, baik sekretaris daerah maupun kepala biro keuangan sejak sebulan lalu,” kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Minggu 2 Juli 2017 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, dalam pertemuan itu pihaknya sudah meminta daerah mempersiapkan anggaran yang cukup. Beberapa daerah langsung menyatakan siap. Beberapa daerah lain menyatakan akan menyelesaikan NPHD secara bertahap.

“Kemendagri terus melakukan koordinasi dgn KPU, Bawaslu dan KPU daerah untuk memonitor daerah,” tegas Tjahjo Kumolo.

Baca juga:   Untuk Mengamankan Sengketa Pilkada Di MK, Polri Siapkan Skenario Pengamanan

Selanjutnya, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, pihaknya optimistis semua daerah dapat menyepakati dan menyelesaikan persetujuan NPHD secepatnya.

“Pengalaman dua kali pilkada serentak semua bisa tercukupi meskipun penyerahannya dilaksanakan per termin,” kata Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan sebanyak 25 daerah telah menandatangani naskah perjanjian daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2018. Namun, masih ada 14 provinsi yang belum menandatangani NPHD hingga 30 Juni 2017 lalu.

Menurut Pramono Ubaid Tanthowi, penandatanganan NPHD menjadi dasar kepastian anggaran untuk pembiayaan Pilkada serentak 2018. Lain itu, 25 daerah yang sudah menyepakati NPHD terdiri dari tiga provinsi dan 22 kabupaten/kota.

“Tiga provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Tenggara,” kata Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi, Minggu 2 Juli 2017.

Seperti diketahui, sebanyak 17 provinsi akan menggelar Pilkada pada 2018. Tetapi, sebanyak 14 provinsi lain hingga saat ini belum melakukan penandatanganan NPHD.

Baca juga:   Tjahjo Kumolo: Kemendagri Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat Soal FPI

Berdasarkan data, 14 provinsi tersebut yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Maluku Utara.

Lain itu, Pramono Ubaid Tanthowi juga menjelaskan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 273 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberi batasan kepada 171 pemerintah daerah (pemda) penyelenggara pilkada untuk menandatangani NPHD paling lambat akhir Juli 2017.

Selanjutnya, berdasarkan pengajuan anggaran Pilkada dari 171 daerah, jumlah total besaran biaya mencapai Rp 14,8 triliun. Sementara, Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pemungutan suara dilakukan pada 27 Juni tahun depan.

SUMBERRepublika

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini