Pakar Hukum: Penetapan HT Sebagai Tersangka Dinilai Langgar Prinsip HAM

hari-tanoe-7
Syaiful Bakhri, ancaman yang benar-benar bisa membuat seseorang, dalam hal ini jaksa Yulianto, terancam itu harus konkrit.

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum pidana KUHP-KUHAP Syaiful Bakhri mengatakan ancaman dengan kata-kata itu sangat sulit dibuktikan. Hal tersebut disampaikan Syaiful Bakhri terkait penetapan Bos MNC Media Group Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai tersangka kasus pengancaman atas laporan jaksa Yulianto.

Menurut Syaiful Bakhri, penetapan tersangka tersebut dinilai hanya rekayasa. Karena, keterangan tertulis, yakni pesan elektronik (SMS), yang menjadi alat bukti dalam kasus tersebut sangat lemah.

“Ancaman dengan kata-kata itu sangat sulit dibuktikan,” kata Syaiful Bakhri saat dikonfirmasi usai acara silaturahmi di kompleks Gandaria City, Jakarta, kemarin 27 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Syaiful Bakhri, ancaman yang benar-benar bisa membuat seseorang, dalam hal ini jaksa Yulianto, terancam itu harus konkrit. “Misal, ancaman mau dipukul dengan alat,” tegas Syaiful Bakhri.

Seperti diberitakan, HT disangka melakukan ancaman melalui media elektronik kepada jaksa Yulianto. Lain itu, pesan tersebut disampaikan pada tanggal 5, 7, dan 9 Januari 2016 lalu. Akibatnya, HT dikenakan pasal 29 jo 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga:   Ansufri Idrus Sambo Dicopot Sebagai Ketua Presidium Alumni 212

Selain itu, juga menurut Syaiful Bakhri, penyidik kepolisian mestinya meminta pendapat ke ahli bahasa untuk menentukan apakah pesan singkat HT itu menimbulkan ancaman kekerasan atau bukan.

Selanjutnya, ahli bahasa nanti bertugas mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya bukti tertulis itu merupakan sebuah ancaman atau permulaan perbuatan untuk mengancam.

Kemudian, pendapat ahli bahasa juga nantinya bisa digunakan untuk menentukan adanya sifat lain, seperti apakah kalimat yang dijadikan alat bukti itu termasuk kenyataan yang mengancam atau yang diancam merasa terganggu dan ketakutan.

Karena itu, selain ahli bahasa, kepolisian harusnya juga menggali pendapat ahli hukum pidana. “Nanti baru ditentukan oleh ahli pidana supaya tidak ada keraguan,” kata Syaiful Bakhri.

Baca juga:   PPP: Dukungan Perindo Bisa Jadi Suplemen Bagi Jokowi

Sementara, Syaiful Bakhri juga mengatakan, penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru itu menjadi preseden kurang baik bagi penegakan hukum tanah air. Lain itu, aparat juga akan rentan dilawan dengan praperadilan.

“Kalau ternyata di praperadilan ini (tersangka) menang kan malu sekali penegak hukum,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.

Menurutnya, penegak hukum mestinya menjadikan alat bukti yang kuat sebagai primadona penegakan hukum pidana. Bukan bukti ilusionir atau khayalan yang mudah dipatahkan.

“Bagaimana mungkin yang bersangkutan (HT) tidak pernah diperiksa atau diperiksa tapi dengan alat bukti ilusioner, dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu melanggar prinsip HAM,” jelas Syaiful Bakhri.

Sedangkan, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto belum memberikan komentar saat dikonfirmasi, melalui pesan singkat. Begitu pula saat dihubungi melalui telepon ke nomor pribadinya, belum juga memberikan respons.

SUMBERJPNN

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini