Bertepuk Sebelah Tangan, Istana Tidak Mau Lagi Ditanya Soal Rizieq Shihab

rizieq-3-4
Pramono Anung, jangan nanya soal Rizieq Shihab lagi.

JAKARTA, harianpijar.com – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab hingga kini masih berada di Arab Saudi. Lain itu, Rizieq Shihab enggan untuk pulang ke tanah air karena menuding kasus chat berkonten pornografi yang diduga melibatkannya adalah bentuk kriminalisasi.

Selain itu, Rizieq Shihab juga mengusulkan dibentuknya forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dirinya meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah.

Namun, keinginannya itu bertepuk sebelah tangan. Karena, pihak Istana tidak mau menanggapi usulan Rizieq Shihab tersebut. Bahkan, tidak cuma itu, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak mau lagi ditanya mengenai persoalan Rizieq Shihab.

“Jangan nanya soal Rizieq lagi,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 22 Juni 2017 baru lalu.

Baca juga:   Terkait Laporan Sukmawati, TPDI Minta Tesis S-2 Rizieq Shihab Disita Sebagai Barang Bukti

Sementara, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga menanggapi permintaan rekonsiliasi dari Rizieq Shihab tersebut.

Menurut Wiranto, upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah. Sebab, istilah rekonsiliasi itu digunakan buat pemerintah dengan badan yang setara. Sementara dalam kasus ini, Rizieq Shihab adalah warga negara bukan badan negara.

“Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Wiranto, dirinya mengingatkan proses hukum yang membelit Rizieq Shihab akan terus berjalan. Lain itu, pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air.

Baca juga:   Polda Metro Jaya: Polisi Pastikan Tersangka Kasus Pornografi Rizieq Shihab Bukan Rekayasa

“Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Wiranto.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra yang diminta Rizieq menjadi perwakilan pihak GNPF menilai pernyataan Wiranto bukanlah sikap resmi dari pemerintah.

“Pak Wiranto punya pendapat tadi, tapi saya belum yakin itu merupakan sikap resmi pemerintah,” kata Yusril Ihza Mahendra di Hotel Sahid Jakarta, Rabu 21 Juni 2017 lalu.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra mengaku siap menjembatani rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan, dirinya mengaku sudah bertemu dengan beberapa pihak dari pemerintah membahas rekonsiliasi.

“Banyak bertemu, (untuk bahas rekonsiliasi in?) iya rekonsiliasi. Ada nanti, jangan ditanya lebih detail,” kata Yusri Ihza Mahendra.

SUMBERMerdeka

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini