jimly-2-1
Jimly Asshiddiqie, wacana itu saya rasa gertak saja, tidak apa-apa itu, tidak usah dipersoalkan.

JAKARTA, harianpijar.com – Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan wacana penghentian dana anggaran tahun 2018 terhadap KPK dan Polri. Lain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai wacana itu hanya gertakan.

“Saya rasa gertak saja, tidak apa-apa itu, tidak usah dipersoalkan,” kata Jimly Asshiddiqie di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 22 Juni 2017.

Menurut Jimly Asshiddiqie, gertakan semacam itu lumrah dalam percaturan politik. Hal itu tidak akan mungkin terjadi karena skema penetapan anggaran sudah diatur. Lain itu, DPR tidak punya wewenang mengambat pembahasan anggaran tersebut.

“Bagaimana menghambatnya. Kalau dia (DPR) tidak setuju anggaran, bisa. Tapi yang berlaku anggaran sebelumnya, jadi tidak ada masalah,” kata Jimly Asshiddiqie.

Sementara, polemik wacana penghentian dana KPK dan Polri bermula dari surat penolakan terhadap permintaan pansus angket untuk mendatangkan Miryam S Haryani. Karena, Miryam S Haryani diduga salah satu penyebab dibentuknya pansus karena disebut mengaku mendapat tekanan beberapa anggota Komisi Hukum dalam kasus e-KTP.

Selain itu, pansus kemudian membuka opsi pemanggilan paksa melalui kepolisian, jika pemanggilan kedua tidak diindahkan KPK. Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menolak membantu pansus. Rujukanya, Pasal 204 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut Jenderal Tito Karnavian, tidak diatur secara jelas perihal hukum acara pemanggilan seseorang dalam pansus angket. Pansus Hak Angket KPK akhirnya mengancam tidak akan membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018.

loading...