Asef-Warlan-Yusuf
Asep Warlan Yusuf, KPK dan Polri bekerja untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menyatakan tindakan anggota DPR mengancam membekukan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri berpotensi melanggar hukum.

“Tindakan tersebut sangat tidak proporsional, berlebihan dan juga melanggar hukum,” kata Asep Warlan Yusuf saat dikonfirmasi, Kamis 22 Ju i 2017.

Menurut Asep Warlan Yusuf, KPK dan Polri bekerja untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Undang-undang pula yang mengamanatkan pemenuhan keuangan pada keduanya untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Karena itu, dikatakan Asep Warlan Yusuf, ancaman membekukan anggaran merupakan tindakan tidak mematuhi undang-undang. Selain itu, dirinya juga menilai, ancaman membekukan anggaran KPK dan Polri sebagai upaya melemahkan lembaga penegakan hukum tersebut.

“Alih-alih bentuk Pansus Angket untuk perkuat dan perbaikan di tubuh KPK, dengan begini justru KPK dan Polri dilumpuhkan,” kata Asep Warlan Yusuf.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Asep Warlan Yusuf, jika DPR memang arif dan bijaksana maka lebih baik meminta Presiden untuk mengevaluasi KPK dan Polri untuk memastikan penegakkan hukum yang adil. Menurutnya, DPR juga bisa meminta penasehat KPK untuk menasehati pemimpin KPK, serta penyidik dan penuntut, untuk memastikan tidak adanya intervensi atau permainan.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK pada 2018 karena kedua lembaga tersebut tidak mau menjalankan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hal tersebut terkait sikap KPK dan Polri yang tidak sejalan dengan pandangan Pansus Angket KPK yang ingin memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR