irman-sugiarto-dukcapil-ektp
Irene Putri, Irman dan Sugiharto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

JAKARTA, harianpijar.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman berbeda kepada dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Lain itu, terdakwa I yakni Irman dituntut penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta dengan pidana pengganti berupa kurungan penjara selama 6 bulan.

“Untuk terdakwa II Sugiharto dengan tuntutan hukuman pidana penjara 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan,” kata Jaksa Irene Putri saat membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis 23 Juni 2017.

Menurut Irene Putri, pertimbangan menuntut hukuman yang tinggi pada dua terdakwa, sebagai mantan Dirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri, Irman tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang sama juga dengan Sugiharto selaku mantan pejabat pembuat komitmen di Kemendagri.

Karena itu, menurut Irene Putri, akibat perbuatan keduanya menjadi dampak kedaulatan identitas masyarakat Indonesia.

Sedangkan, ditegaskan Irene Putri, hal yang meringankan kedua terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, belum pernah dihukum, serta menjadi Justice Collaborator.

Sementara, jaksa penuntut umum (JPU) KPK pun menggunakan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya, Irman dan Sugiharto didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek e-KTP yang menggunakan anggaran tahun 2011/2012 dengan nilai kontrak Rp 5.9 Triliun. Dari nilai kontrak itu, kerugian dari perbuatan keduanya mencapai angka Rp 2.3 Triliun.

Namun, berdasarkan surat dakwaan perbuatan tindak pidana korupsi e-KTP tidak hanya dilakukan oleh Irman dan Sugiharto. Terdapat nama nama petinggi partai politik di DPR yang diduga turut serta dalam proyek tersebut.

Salah satunya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut turut mendapat keuntungan dari proyek tersebut senilai Rp 574.2 Miliar yang kemudian dibagi dua dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha sekaligus tersangka dari kasus ini.

Bahkan, selama proses persidangan beberapa saksi juga menyebutkan bahwa untuk menjalankan proyek itu harus mendapat izin dari Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar pada saat proyek itu berjalan.

Dari rentetan persidangan, terdakwa II Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Dalam Negeri mengaku dari hasil perbuatannya tersebut sempat dirinya belikan sebuah mobil.

SUMBERMerdeka
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR