Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (foto: Metrotvnews)

JAKARTA, harainpijar.com – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Lain itu, dirinya meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah. Namun keinginan tersebut bertepuk sebelah tangan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai rekonsiliasi istilah bukan langkah yang tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.

“Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Wiranto, proses hukum yang membelit Rizieq Shihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. “Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Wiranto.

Sementara, pekan lalu, melalui rekaman suara yang beredar, Rizieq Shihab menyatakan usulan rekonsiliasi itu pertama kali datang dari Yusril Ihza Mahendra. Bahkan, Rizieq Shihab mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun demikian, usulan itu ditolak.

“Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” kata Rizieq Shihab.

“Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus menerus di kriminalisasi, para aktivis terus-menerus di berangus yaitu kebebasannya, di berangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarginalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” lanjut Rizieq Shihab.

Sedangkan, menurut Yusril Ihza Mahendra sendiri mengaku siap mengajukan formula rekonsiliasi yang dinilainya dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.

“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama mubalig dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui keterangannya, Minggu 18 Juni 2017 baru lalu.

Lebih lanjut, dijelaskan Yusril Ihza Mahendra, dirinya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

“Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” tandas Yusril Ihza Mahendra.

loading...