Surati Presiden, Pengacara Minta Polri Untuk Hentikan Kasus Rizieq Shihab

kapitra-ampera
Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, dirinya menilai penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan perundang-undangan.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan Firza Husein.

Hal tersebut disampaikan pihak Rizieq Shihab melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, dirinya mengaku telah mengirimkan surat tersebut ke Presiden Joko Widodo pada Senin, 19 Juni 2017 malam.

“Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016,” kata Kapitra Ampera mengutip isi surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut, Selasa 20 Juni 2017.

Baca juga:   Polda Metro Jaya: Rizieq Shihab Tak Kunjung Pulang, Siapa Yang Mau Nampung Dia?

Menurut Kapitra Ampera, dirinya menilai penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan perundang-undangan. Karena itu, dirinya meminta kasus ini segera dihentikan.

“Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Kapitra Ampera.

Lebih lanjut, ditegaskan Kapitra Ampera, alat bukti dalam kasus yang dituduhkan kepada kliennya itu didapat dengan cara ilegal. Atas dasar itu, dirinya berpendapat bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik tidak sah.

“Alat bukti dalam kasus Habib Rizieq Shihab didapat (intersepsi/penyadapan) secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan karena merupakan pelanggaran terhadap HAM, rights of privacy dan bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Kapitra Ampera.

Baca juga:   Keluarga Keluhkan Sulit Jenguk HRS, Polisi Jelaskan Soal Prosedur Besuk di Masa Pandemi

Seperti diberitakan, dalam kasus ini polisi telah menetapkan Rizieq Shihab dan Firza Husein sebagai tersangka. Lain itu, Firza Husein disangka melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara, Rizieq Shihab dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar