Kombes-Martinus-Sitompul
Kombes Martinus Sitompul. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) angkat bicara soal ancaman Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang tidak akan membahas anggaran kepolisian dan KPK tahun 2018. Lain itu, pemberhentian anggaran untuk Polri dinilai merugikan masyarakat.

“Ya bisa jadi bahwa kembali pada masyarakat,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Menurut Kombes Martinus Sitompul, Polri terdiri dari sekitar 420 ribu anggota. Tugas pokok dan fungsi Polri antara lain, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penjagaan dan patroli serta monitoring.

“Itu adalah pekerjaan yang rutin untuk mengelola keamanan, ketertiban masyarakat,” kata Kombes Martinus Sitompul.

Lebih lanjut, dikatakan Kombes Martinus Sitompul, Polri juga bertugas melakukan upaya penegakan hukum. Serta, memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.

“Kita bersama masyarakat menjaga kamtibmas,” kata Kombes Martinus Sitompul.

Selain itu, menurut Kombes Martinus Sitompul, polisi juga memberikan pelayanan administrasi dalam pemberian SIM dan BPKB. Sistem ini, jelas Kombes Martinus Sitompul, telah berjalan. Lain itu, bila sistem tersebut mati maka akan ada simpul yang mati.

“Pelayanan masyarakat juga akan terhenti. Jadi informasi seperti itu nanti kami akan sampaikan bahwa tugas dan pekerjaan Polri itu pekerjaan yang menyentuh masyarakat,” tandas Kombes Martinus Sitompul.

Sementara, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK mengancam tidak akan membahas anggaran kepolisian dan KPK tahun 2018. Hal ini menyusul sikap polri yang menolak menghadirkan tersangka dugaan keterangan palsu Miryam S Haryani ke Pansus Angket.

Polri melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut tidak bisa memanggil paksa seseorang meski diminta Pansus Angket, sebab bukan pro justicia.

loading...