Febri-Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR. Lain itu, Miryam S Haryani sedianya direncanakan hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK di DPR hari Senin, 19 Juni 2017 kemarin.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa pertimbangan mengapa KPK tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir di rapat tersebut. Salah satunya, politikus Partai Hanura itu saat ini tengah dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami jelaskan juga, kalau itu terkait penanganan perkara maka ada klausul yang sangat tegas dalam UU nomor 30 tahun 2002 yang perlu kami patuhi dan wajib kami patuhi,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Febri Diansyah, selain itu sifat KPK sebagai lembaga independen harus jauh dari pengaruh kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara. Karena itu, jika melihat penanganan perkara KPK, hal itu merupakan turunan dari kewenangan konstitusi yang diatur terkait badan kehakiman.

Kemudian, dalam surat yang disampaikan pansus tersebut tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Hak Angket. Malah, yang dihadirkan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani.

“Jadi, kami belum merasa cukup jelas dengan Pansus Angket DPR tersebut,” tegas Febri Diansyah.

Selanjutnya, dikatakan Febri Diansyah, KPK berharap informasi terkait keabsahan pansus dapat segera dilampirkan. Karena, merujuk UU MD3 dan tata tertib DPR, pansus hak angket dipilih melalui keputusan DPR yang disampaikan dalam berita negara dan disampaikan kepada Presiden.

Namun, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK ataupun DPR memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, apakah itu di UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR.

“Jangan sampai proses hukum yang berjalan di peradilan yang akan kita limpahkan ke pengadilan ditarik-tarik kepada proses politik,” tandas Febri Diansyah.

Sementara, Pansus Hak Angket KPK telah membacakan surat penolakan dari KPK terkait penolakan untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat. Namun, pansus bersikeras bakal memanggil paksa eks anggota DPR Miryam S Haryani jika tidak diizinkan KPK. Miryam S Haryani akan dimintai keterangan mengenai surat yang menyangkut kasus korupsi KTP elektonik (e-KTP).

Menurut Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi berharap KPK mengizinkan Miryam S Haryani datang menghadiri undangan pansus. Dirinya mengatakan, kedatangan Miryam S Haryani ke pansus untuk dikonfirmasi terkait surat yang dikirim ke pansus. Miryam S Haryani dalam suratnya menyebut tidak pernah ditekan oleh anggota Komisi III dalam penyelidikan kasus korupsi e-KTP.

loading...