Taufiqulhadi
Surat dari KPK tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tersangka pemberi kesaksian palsu e-KTP, Miryam S Haryani tidak dapat hadir dalam pemanggilan yang dijadwalkan Senin 19 Juni 2017. Lain itu, kepastian itu didapat usai KPK mengirimkan surat yang berisi tidak dapat mengizinkan Miryam S Haryani memenuhi pemanggilan.

Selanjutnya, surat dari KPK tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi.

Pada surat disebutkan, KPK berpendapat upaya menghadirkan tersangka Miryam S Haryani dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau obstruction of justice (vide pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001) dan tersangka Miryam S Haryani saat ini sedang menjadi tahanan KPK.

Sementara, selesai pembacaan surat tersebut, Wakil Ketua Pansus yang memimpin rapat, Dossy Iskandar menanyakan kepada anggota Pansus apakah setuju akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.

“Apakah disetujui melayangkan surat panggilan kedua?” tanya Dossy Iskandar.

“Setuju,” jawab anggota Pansus kompak.

Karena itu, akhirnya Pansus menyepakati akan kembali lakukan pemanggilan kedua. Namun, tidak dijelaskan kapan agenda pemanggilan kedua tersebut. Sementara, anggota Pansus Masinton Pasaribu menjelaskan, apabila sampai pemanggilan ketiga tak dipenuhi, maka penjemputan paksa dapat diperkenankan sesuai UU MD3.

Setelah pembacaan surat dari KPK, Pansus melanjutkan agenda rapat dengan meminta pendapat dari sejumlah tokoh.

Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan terkait soal pemanggilan Miryam S Haryani pihak KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam S Haryani. Terkait penanganan perkara maka ada klausul yang sangat tegas pada UU No 30 Tahun 2002. Dalam UU itu KPK harus patuh dimana KPK sebagai lembaga independen.

“KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam S Haryani, karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga di penyidikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan,” kata Febri Diansyah.

Lebih lanjut, menurut Febri Diansyah, Pimpinan KPK sudah menandatangani surat sebagai respons terhadap surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, terkait dengan permintaan kehadiran Miryam S Haryani di Rapat Dengar Pendapat di DPR.

Selain itu, dikatakan Febri Diansyah, berdasarkan surat yang diterima dari DPR, tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Angket. Isi surat itu permintaan untuk menghadirkan Miryam S Haryani.

Sedangkan, Febri Diansyah menyebutkan, jika dirinya belum jelas terkait Pansus Angket DPR. Jika sudah jelas dirinya minta segera diinformasikan. Karena KPK belum menerima secara resmi berkas-berkas atau informasi dari DPR terkait keberadaan pansus Angket.

loading...