Tito-Karnavian-dan-Agus-Rahardjo
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menanggapi rumor panitia khusus (pansus) hak angket KPK menggandeng Polri untuk memanggil paksa tersangka Miryam S Haryani dan KPK jika tidak memenuhi panggilan pansus.

Menurut Jenderal Tito Karnavian, jika benar pansus akan menggandeng Polri, hal itu sulit untuk dilaksanakan karena hukum acaranya tidak jelas.

“Kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa KPK, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan, karena adanya hambatan hukum acara ini. Hukum acara yang tidak jelas,” kata Jenderal Tito Karnavian di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin 19 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Jenderal Tito Karnavian, Pasal 204 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut memang diatur kewenangan DPR untuk menggunakan Polri memanggil pihak-pihak tertentu. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan hubungannya dengan hukum acara.

“Persoalannya kami sudah mengkaji permintaan kepada Polri untuk menghadirkan orang yang dipanggil atau diundang oleh DPR, itu sudah beberapa kali kita alami,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

Selanjutnya, Jenderal Tito Karnavian juga mengatakan, apabila Polri memenuhi permintaan pansus, hal tersebut melanggar hukum acara yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau kita kaitkan ke KUHAP maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa penyanderaan itu sama dengan penahanan,” kata Jenderal Tito Karnavian.

“Bagi kami penangkapan dan penahanan itu pro justicia, dalam rangka untuk peradilan. Sehingga terjadi kerancuan hukum kalau kami melihatnya,” lanjut Jenderal Tito Karnavian.

Sementara, Jenderal Tito Karnavian menyarankan kepada DPR untuk meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait kejelasan hal tersebut.

“Mungkin juga dari DPR bisa meminta Fatwa, mungkin dari MA agar lebih jelas. Yang jelas dari kepolisian menganggap inilah hukum acaranya tidak jelas. Ini sudah merupakan upaya paksa kepolisian untuk selalu dalam koridor pro justicia,” tandas Jenderal Tito Karnavian.

Seperti diberitakan, anggota pansus Bambang Soesatyo mengancam akan meminta bantuan Polri untuk menghadirkan Miryam S Haryani dan KPK.

SUMBERSuara
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR