Mendagri-Tjahjo-Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah telah mengancam akan keluar dari pembahasan RUU Pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan lanjutan, Senin 19 Juni 2017.

Menurut Tjahjo Kumolo, pemerintah secara konsisten ingin menyelesaikan RUU Pemilu dengan pertimbangan sebagaimana diinginkan oleh seluruh fraksi DPR.

“Apakah saya mengatakan sesuatu yang mengancam. Tidak, tolong tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa saya mengancam. Saya bilang pemerintah menginginkan sebuah musyawarah,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin 19 Juni 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, pemerintah secara konsisten menginginkan agar ambang batas kepresidenan menjadi 20 persen dari total kuota DPR atau 25 persen dari semua suara sah nasional. Hal itu, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, konsistensi pemerintah bukanlah cara untuk menetapkan calon tunggal dalam Pemilu 2019. Rasio yang sama digunakan pada tahun 2009 dan 2014. Ada lima kandidat pada tahun 2009 dan dua di tahun 2014.

Lain itu, dijelaskan Tjahjo Kumolo, bahwa pemerintah optimis dalam pembahasan lima isu krusial. Yang terpenting adalah tidak kebuntuan.

“Kalau tidak bisa, kita akan membawanya ke pleno. Jika sudah kebuntuan, ada pilihan pemerintah. Yang paling penting adalah setidaknya 1 Oktober itu tidak akan mengganggu tahapan pemilihan presiden, ” jelas Tjahjo Kumolo.

Karena itu, dalam pertemuan hari ini, hal itu berisi pembahasan tentang hasil lobi dengan pecahan yang terkait dengan lima isu penting.

“Saya jamin kita optimis bisa dipecahkan, jika ada jalan buntu, masih ada pilihan lain. Asas pemerintah adalah pengganti hukum tidak digunakan kecuali kalau sangat mendesak,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

loading...