mendagri-4-1
Mendagri Tjahjo Kumolo, kami mau jika sebelumnya 20 persen dan seharusnya tidak nol.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan mengapa pemerintah secara konsisten mengusulkan batas presiden sebesar 20 persen dari total kuota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen dari keseluruhan suara sah nasional. Lain itu, dirinya mengatakan bahwa ini adalah instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diskusi tim pemerintah.

Menurut Tjahjo Kumolo, dirinya berpendapat bahwa pemerintah ingin secara konsisten menyederhanakan pembangunan politik negara. Selain itu, ambang batas tersebut telah diterapkan pada pemilihan umum tahun 2009 dan 2014. Sebagai konsistensi, jumlah yang sama harus diterapkan pada tahun 2019.

“Kami mau, jika sebelumnya 20 persen, seharusnya tidak nol,” kata Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya, Minggu 18 Juni 2017.

Lebih lanjut, dijelaskan Tjahjo Kumolo, dirinya mengharapkan agar DPR mengambil tindakan yang sama. Rasio ambang batas presiden telah diuji untuk menghasilkan lebih dari satu kandidat presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan 2014.

Karena itu, Pemerintah dan tim khusus berencana membuat keputusan mengenai lima isu penting dalam RUU Pemilu. Hal ini akan mencakup ambang batas kepresidenan, ambang parlemen, sistem pemilihan umum, metode konversi suara dan kuota regional.

“Tim khusus setuju untuk membuat keputusan tingkat I pada hari Senin pukul 02.00 WIB. Kami juga sepakat bahwa hari ini sampai Senin akan menjadi proses lobi fraksi silang,” kata Ketua Tim Khusus Pemilu Lukman Edi pada hari Rabu 14 Juni 2017 baru lalu.

Sementara, Lukman Edi juga mengatakan, bahwa hal itu didasarkan pada lobi pecahan, kepala kelompok pecahan dan pemerintah dalam sebuah pertemuan lanjutan pada hari Rabu. Semua fraksi dan pemerintah sepakat untuk terus melobi sampai ada kesepakatan Senin depan.

SUMBERRepublika
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR