Agustin-Teras-Narang
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. (foto: Screenshot YouTube/google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menilai ada dua cara menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda).

“Saya kira bisa dibuat semacam ketentuan, bahwa setiap rancangan perda kabupaten, harus diserahkan ke gubernur dulu berikut naskah akademiknya. Sementara untuk ranperda provinsi, diserahkan ke Kemendagri dulu,” kata Agustin Teras Narang, di Jakarta, Sabtu 17 Juni 2017.

Menurut Agustin Teras Narang, langkah tersebut penting untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi perda.

“Langkah lain kalau sudah jadi perda, maka tugas dari kemendagri melakukan legal audit terhadap perda-perda yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan Konstitusi. Hasil dari legal audit langsung ke MA untuk lakukan pembatalan,” tegas Agustin Teras Narang.

Lebih lanjut, dijelaskan Agustin Teras Narang, dirinya menilai pemerintah justru sebaiknya berterima kasih ke MK dengan keputusan yang ada. Karena memberikan kejelasan, sehingga tidak perlu lagi ada yang dipertentangkan.

Lain itu, MK sebelumnya mengabulkan uji materi yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), terkait kewenangan Kemendagri membatalkan perda yang dinilai bermasalah, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait putusan tersebut, maka seluruh pembatalan perda harus lewat Mahkamah Agung (MA).

loading...