Terkait Putusan MK Tentang Perda Provinsi, Mendagri: Pihaknya Akan Cari Cara Lain Untuk Lakukan Pengawasan

mendagri-4
Mendagri Tjahjo Kumolo, pihaknya akan melakukan cara lain untuk melakukan pengawasan terhadap perda-perda yang ada, mengingat kebijakan daerah dan pusat harus selaras.

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak lagi dapat mencabut perda provinsi karena telah melanggar UUD 1945.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, menanggapi hal itu dirinya menyayangkan adanya putusan MK tersebut. Pasalnya, pihaknya pasti akan menemui kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda yang ada.

“Saya tentu menyayangkan keputusan ini. Kami khawatir akan ada kesulitan melakukan pengawasan,” kata Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Baca juga:   Sebut Tak Perlu Ada Aksi di MK, Try Sutrisno: Mari Kita Bersatu Lagi

Namun, ditegaskan Tjahjo Kumolo, pihaknya akan melakukan cara lain untuk melakukan pengawasan terhadap perda-perda yang ada, mengingat kebijakan daerah dan pusat harus selaras.

“Pada prinsipnya, kebijakan strategis pusat dan daerah ini harus bisa terlaksana secara baik,” tegas Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya diketahui, MK memutuskan bahwa frasa “perda provinsi dan” yang tercantum dalam pasal 251 ayat 7, serta pasal 251 ayat 5 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca juga:   KPK Telah Mengantongi Nama Aktor Yang Meminta Miryam S Haryani Mencabut BAP

Karena itu, dengan adanya putusan tersebut, maka Mendagri tidak dapat lagi melakukan pembatalan atau mencabut perda provinsi. Dalam pertimbangannya, MK juga mengacu pada putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan pasal 251 ayat 2,3 dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten dan kota bertentangan dengan UUD 1945.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar