KPK: Proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu Siapkan Dana Untuk Penegak Hukum 2% Dari Total Nilai Proyek

laode-kpk
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, nilai proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mencapai Rp 90 miliar.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu sudah menyiapkan dana khusus untuk penegak hukum. Nilainya 1,5% hingga 2% dari total nilai proyek.

“Pembagian ke aparat penegak hukum dari 1,5% hingga 2% dari jumlah anggaran proyek,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.

Menurut Laode M Syarif, bukti jatah tersebut diketahui penyidik dari hasil temuan tim KPK di lapangan. Lain itu, dirinya juga menyebut ada sejumlah dokumen proyek yang menyebut jatah ke penegak hukum ini.

Namun, Laode M Syarif enggan merinci aliran uang tersebut berasal dari mana, untuk proyek apa, serta ke siapa uang tersebut mengalir. Lain itu, dirinya juga tidak menyebut apakah uang tersebut masih terkait dengan Jaksa Parlin Purba yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) minggu lalu.

Baca juga:   Periksa Novel di Singapura, Polisi Akan Ditemani Ketua KPK

Sebelumnya, KPK sempat menyebut nilai proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mencapai Rp 90 miliar.

“Jadi kami bicarakan semua dari proyek yang besar itu,” kata Laode M Syarif.

Seperti diberitakan, Parlin Purba ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas yang dilakukan KPK pada Jumat dini hari, 9 Juni 2017 pekan lalu.

Sedangkan, selain Parlin Purba, KPK juga tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BWS Sumatera VII Amin Anwari (AA) dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi (MS) sebagai tersangka.

Baca juga:   Peneliti: Keterangan Miryam S Haryani Bisa Digali di Persidangan

Sementara, sebagai pemberi suap, Amin Anwari dan Murni Suhadi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, sebagai penerima suap, Parlin Purba dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUMBERMetrotvnews

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini