Soal Kasus Hukum Rizieq Shihab, Wakapolri: Polisi Ikut Koridor Hukum

Komjen-Syafruddin
Komjen Syafruddin, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti dan mematuhi mekanisme hukum yang ada.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh lainnya.

Menurut Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Syafruddin, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti dan mematuhi mekanisme hukum yang ada. “Polri mengikuti koridor hukum dan mekanisme hukum,” kata Komjen Syafruddin saat ditemui di Djakarta Theater, Sarinah, Sabtu, 10 Juni 2017.

Sementara, menurut Karo Penum Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, mengatakan, perkara hukum yang menjerat sejumlah tokoh maupun ulama seperti Rizieq Shihab sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

“Tidak mungkin ada kriminalisasi di situ,” kata Brigjen Rikwanto.

Baca juga:   Mendagri Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Kelompok Penyebar SARA Saracen

Selain itu, juga ditegaskan Brigjen Rikwanto, pihaknya juga menemukan cukup alat bukti dugaan pidana dalam kasus ini. “Dalam penyidikan saudara HRS kan sudah ada 50 saksi lebih, kemudian 24 lebih ahli. Dan mereka memberikan keterangan dengan apa adanya. Dengan kesaksian, dengan keahliannya,” tegas Brigjen Rikwanto.

Seperti diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk meredam konflik sosial yang tengah memanas saat ini terutama pasca pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lain itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk memerintahkan kepolisian mengeluarkan surat penghentian perkara penyidikan (SP3) dan kejaksaan melakukan seponering terhadap berbagai kasus yang menimpa tokoh-tokoh agama.

Baca juga:   Tim Advokasi GNPF MUI, Curiga Ada Kekuatan Terselubung Gerakkan Polri

“Seandainya presiden berkeinginan untuk menyelesaikan secara komprehensif, maka presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengeluarkan SP3 atau seponering,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, selepas rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2017.

Namun, ditegaskan Natalius Pigai, pihaknya tetap menghargai segala proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, kegaduhan nasional akan mengganggu integritas bangsa bila dibiarkan berlarut-larut

“Presiden harus mengambil alih untuk memutus mata rantai seluruh kegaduhan ini,” tandas Natalius Pigai.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar