anti-radikal
Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi, gerakan radikal anti Pancasila bukan hanya musuh pemerintah saja melainkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA, harianpijar.com – Merebaknya gerakan radikal anti Pancasila harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia. Lain itu, bagi yang tidak berkenan dengan ideologi Pancasila dipersilahkan angkat kaki dari Indonesia.

Hal itu terungkap pada diskusi kebangsaan bertemakan “Menangkal Radikalisme Membumikan Pancasila” yang digagas Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi di Jakarta, pada Jumat, 9 Juni 2017.

Sementara, hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiro Penmas) Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto.

Kemudian Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris dan Ketua Umum PPK Kosgoro Hayono Isman serta pengurus Gema Kosgoro DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Menurut HM Untung Kurniadi, gerakan radikal anti Pancasila bukan hanya musuh pemerintah saja melainkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga:   SBY: Indonesia Bukan Negara Kebohongan, Fitnah dan Hoax

“Makanya Gema Kosgoro mendukung penuh kebijakan pemerintah yang dicetuskan Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi yang mengajak pemuda dan mahasiswa untuk bersatu melawan gerakan radikal anti Pancasila,” kata HM Untung Kurniadi.

Sedangkan, Direktur Deradikalisasi BNPT Profesor Irfan Idris mengatakan, paham anti Pancasila tumbuh berkembang dikalangan mahasiswa di kampus-kampus. Karena itu, BNPT tidak cukup hanya menggandeng kementerian dan lembaga namun harus juga melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.

“Kami menyadari menangkal radikalisme tidak cukup mengandalkan BNPT dengan kementerian dan lembaga pemerintah saja. Perlu melibatkan masyarakat dan mahasiswa, salah satunya Gema Kosgoro,” kata Profesor Irfan Idris yang juga guru besar UIN Makasar tersebut.

Baca juga:   Polisi Mulai Selidiki Soal Kasus Hoax Uang Edisi Baru

Sementara, menurut Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto, tidak ada tempat di Republik Indonesia bagi yang ingin mengganti atau mencoba mengutak-atik ideologi Pancasila.

“Bagi yang ingin mengubah atau mengutak-atik ideologi Pancasila maka akan berhadapan dengan Polri,” kata Brigjen Rikwanto.

Selain itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyoroti banyaknya media online yang berisi berita bohong atau hoax yang bersifat provokasi dan menyebarluaskan paham radikal.

“Jumlahnya ribuan. Dan ini harus ditertibkan dan diproses hukum. Saya tegaskan bahwa media online hoax ini bukan merupakan produk jurnalistik dan dapat diproses hukum,” kata Yosef Adi Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi final dan merupakan pemersatu bangsa. “Pancasila sudah final,” kata Imam Nahrawi.

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of