wiranto-5
Wiranto, ulama yang mana. Pemerintah nggak akan kriminalkan ulama kalau nggak ada masalah. Yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu, apakah itu ulama, pedagang, politisi, birokrat, kalau menyangkut masalah kriminal, ya dikriminalkan.

JAKARTA, harianpijar.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto masih mengkaji keinginan Presidium Alumni 212 yang disampaikan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk rekonsiliasi dengan pemerintah.

“Saya nggak temui langsung karena ada acara di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi), tadi diterima oleh Sesmenko (Sekretaris Menko Polhukam). Kami menanyakan dulu, apakah ini pesan pribadi ataukah pesan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM,” kata Wiranto saat dikonfirmasi, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.

Ditegaskan Wiranto, dirinya masih mempertanyakan pemakaian istilah kriminalisasi dalam konteks kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di antaranya kasus Rizieq Shihab. Lain itu, pemerintah tidak akan memproses hukum siapapun bila mereka tidak bermasalah.

Baca juga:   Begini Kata Mahfud MD Soal Munarman Cs Deklarasi Front Persatuan Islam

“Ulama yang mana. Pemerintah nggak akan kriminalkan ulama kalau nggak ada masalah. Yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu, apakah itu ulama, pedagang, politisi, birokrat, kalau menyangkut masalah kriminal, ya dikriminalkan,” tegas Wiranto.

“Jadi jangan kemudian diubah bahwa kita betul-betul ingin mengkriminalkan ulama tanpa sebab. Hati-hati. Yang kita kriminalkan atau kenakan langkah-langkah kriminal adalah ulama yang bermasalah dengan masalah kriminal, oknum, jangan digeneralisir,” lanjut Wiranto.

Sebelumnya diketahui, Natalius Pigai mendatangi Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan laporan Presidium Alumni 212 perihal dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah aktivis.

Baca juga:   Menko Polhukam: Benny Wenda Bagian Konspirasi untuk Masalah Papua

“Komnas HAM menyampaikan bahwa pentingnya rekonsiliasi karena persoalan ini tidak hanya sekedar persoalan hukum antara mereka yang diduga korban dan pemerintah, tetapi ini sudah memasuki aspek yang lebih serius,” kata Natalius Pigai.

Menurut Natalius Pigai, kasus-kasus tersebut sangat berpontensi menjadi persoalan sosial, fragmentasi dan disintegrasi sosial secara nasional.

“Karena itu Kommnas Ham meminta Menko Polhukam menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan secara komprehensif dan menutup kegaduhan nasional,” jelas Natalius Pigai.

BERITA PILIHAN

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar