Kapolri: Polisi Harus Belajar Politik Agar Tidak Didikte Pendemo

Tito-Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi harus belajar politik meski bukan berarti ikut berpolitik praktis. Lain itu, menurutnya berguna saat polisi menangani berbagai masalah, termasuk urusan demo.

“Saya baru sebelas bulan jadi Kapolri. Kemudian dihadapkan banyak permasalahan-permasalahan. Kami lah prajurit bhayangkara. Jadi wajar polisi tidak ada yang masuk ke politik,” kata Jenderal Tito Karnavian, dalam acara silahturahmi dan dialog dengan kelompok Cipayung Plus di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

Menurut Jenderal Tito Karnavian, di Polri tidak pernah diajarkan soal politik. Sedikit pembahasan soal politik baru dibahas saat perwira mengikuti Sespim dan Sespati.

“Repotnya begitu jadi kapolri tadinya kita murni jadi polisi yang profesional, nangkap maling, teroris, dan lain-lain. Bahkan, dirinya pun tidak pernah belajar politik, di Akpol tidak diajarin politik,” tegas Jenderal Tito Karnavian, dalam acara tersebut yang dihadiri sejumlah tokoh, salah satunya adalah Bursah Zarnubi.

“Saya kemudian belajar sendiri. Belajar politik. Jadi begitu jadi kapolri, saya lihat saya sudah berada di lingkungan politik. Berbicaranya sudah para menteri, parpol, kepala lembaga petinggi negara. Saya masih buta,” lanjut Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga:   Tiba di Jakarta, Jokowi Langsung Pimpin Rapat Terbatas Bahas Papua

Lebih lanjut, juga dijelaskan Jenderal Tito Karnavian, dalam dunia politik dirinya masih sangat ‘kecil’. Sehingga dirinya merasa masih terus harus belajar mengenai politik. Karena itu, dirinya akan memperluas jaringan untuk mengenali soal peta politik Indonesia. Termasuk dengan mengadakan silahturahmi dengan para tokoh Cipayung Plus.

“Saya ingin membangun jaringan. Bukan untuk berpolitik, tapi bagaimana saya melihat bahwa, kita harus belajar sosial politik. Terutama politik. Kalau ilmu sosial polisi sudah belajar. Belajar politik pasti juga harus tahu politik praktis,” jelas Jenderal Tito Karnavian.

Namun, Jenderal Tito Karnavian memastikan tidak ada personel Polri yang melakukan politik praktis. Padahal, memahami peta politik menjadi salah satu modal untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban Polri.

“Berusaha memahami peta politik. Karena kalau nggak, begitu demo kita yang didikte sama yang demo. Kalau sekarang sudah banyak kenal temen HMI, PMII, PMKRI, begitu demo-demo dikit, kita bisa tanya. Siapa sih di belakangnya,” kata Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga:   Harapan Presidium Alumni 212 ke Kapolri Baru: Bisa Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

“Kalau dulu nggak. Sebagai polisi murni, begitu ada demo, eh Shabara maju ke depan. Besok siapkan pasukan. Tapi kalau tahu peta politik. Begitu kumpul, tanya Bang Bursah. Siapa yang main itu? Si anu katanya misalkan. Caranya pokoknya siapa yang gerakin? Si anu. Yang bayar siapa? Si anu,” lanjut Jenderal Tito Karnavian beranalogi.

Namun, dengan mengetahui peta politik, menurutnya polisi semakin mudah dalam melakukan pengamanan. Selain itu, juga bisa memperhitungkan untung-rugi saat meninjau atau menganalisis suatu masalah.

“Sekarang kita itu memahami petanya, apa maksud dan tujuannya lain-lain, sehingga anggota yang di-setting juga nanti dia harus tahu, bertindaknya sampai sejauh ini saja,” tegas Jenderal Tito Karnavian.

“Dan yang lebih mantep lagi, kita bisa bisik-bisik juga, ‘bikin heboh dong tapi dukung pemerintah dukung polisi juga ya, untuk keamanan dan persatuan kesatuan bangsa’, karena kita nggak berpolitik polisi itu,” tandas Jenderal Tito Karnavian.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar